Masih perdulikan kalian generasi bangsa Tentang KPK melawan Polri .siapakah yg akan di "singkirkan" nih beritanya untuk dicermati ane kutip dari berbagai sumber anti mainstream karena media berita terlalu independen, terutama media indonesia


Karena sudah mulai banyak jokowers yang sadar, mari berdoa agar yang seperti ini tidak sampai terjadi, hehehe... grin emotikon


Akun Twitter ini, yang biasanya paling militan dalam membela Jokowi, ternyata sudah mulai sadar.

Bagaimana dengan Anda, para #Jokowers yang belum bangun dari mimpi?


Kritik Fahri Pada KPK Akhirnya Terbukti

Oleh: @hafidz_ary

[Perselingkuhan politik PDIP-KPK akhirnya terbongkar. Konspirasi itu dibongkar sendiri oleh orang dalam, Plt Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto]

1. Akhirnya teriakan lantang @Fahrihamzah utk pembenahan KPK menemukan logika publiknya. Festivalisasi, financial politik dll.

2. Ada org2 yg memang dianugerahi kemampuan utk membaca keadaan dimana org lain belum bisa memahaminya. Meski gamblang.

3. Dulu sudah kita bilangin pada gak percaya, yg rugi Indonesia, partai juara korupsi menang pemilu, capres selingkuh KPK menang.

4. Politikus PDIP Dipidana 3 Tahun Penjara | yg jelas menerima suap dan merugikan negara >> http://www.republika.co.id/berita/na...-tahun-penjara

5. Politikus PDIP (Emir Moeis) Dipidana 3 Tahun Penjara | Sidangnya setelah pemilu dg minim berita

6. LHI terima suap Rp 0, Rp 0 rugikan negara divonis 18 th, rame. Sedangkan PDIP emir moeis terima suap 350 ribu usd , vonis 3 th. Senyap.

7. Hukum dan vonis ditentukan di meja para politikus.

8. Pengadilan pindah ke meja para politikus. *pasangMasker

9. Hukum dijajah politik *pakeTopiDanMasker

10. Siapa yg harus salah dan berapa vonisnya tidak ditentukan di ruang pengadilan tapi ditentukan di meja lobi politikus. *sambil pasang topi dan masker grin emotikon

11. Banyak org butuh waktu lama utk sadar, masalahnya dampak pilihan akibat ketidaksadaran mereka merugikan Indonesia.

12. vonis 18 th utk Rp 0 kerugian negara, Rp 0 terima suap hari2 ini akhirnya menemukan rasionalisasi publiknya . #HukumDijajahPolitik

13. Kok bs Rp 0 kerugian negara, Rp 0 terima suap divonis maksimal? | skrg dah faham kan? Ketika hukum ditentukan di meja politik.

14. Inilah kenapa berpikir menjadi peting sekali, membaca apa2 dibalik berita dan citra.

15. Dah faham kan apa yg terjadi dg LHI meski gak ada hubungannya dg uang negara dan Rp 0 terima suap tp divonis berat? Hari2 ini jawabannya.

16. Akhirnya apa yg dulu kita bilang bahwa polri dan KPK ikut berpihak saat pilpres menemukan rasionalisasi publiknya.

17. Kita juga faham kenapa KPK gak mau menangani Kasus Bus Trans Jakarta.

18. Dah ngerti hubungan apa yg terjadi hari ini dan tdk maunya KPK mengerjakan kasus Trans Jakarta?

19. Sudah fahamkan kenapa SDA ditersangkakan saat hiruk pikuk pilpres?

20. Kenapa festivalisasi LHI? Kenapa SDA saat pilpres? Knp Bus trans jakarta? Knp Emir Moeis PDIP vonis ringan? Semua menemukan logika publiknya hari ini.

21. Ketika hukum cuma jd alat pilpres. Kriminalisasi hukum merajalela.

22. Suara lantang kita dulu bukan tentang melawan KPK, tapi melawan penjajahan politik thdp hukum. Hukum jadi alat gebuk lawan politik.

23. Kemungkinan banyak org yang manggut2 dg kata sinting nya @Fahrihamzah. Susah menjadi org yg pikirannya lebih dulu dari orang-orang sezamannya.

24. Faham dong kenapa LHI? Kenapa festivalisasi pustun? Kenapa SDA? Knp bus trans jakarta tdk ditangani KPK? Knp emir moeis divonis abis pemilu?

25. Akhirnya apa yg dibilang @Fahrihamzah tentang "super body nya KPK" , "pemberantasan korupsi sistemik" dll menemukan definisinya.

26. Twit april 2014 -> @Fahrihamzah: Orang bersih tapi kritis ke KPK = koruptor. Koruptor tapi puji2 KPK = orang bersih.”

27. Fahri Hamzah: Audit Kinerja BPK Tunjukkan KPK Bermasalah >> http://www.republika.co.id/berita/na...kpk-bermasalah

28. Dulu Fahri dituduh tebar kebencian padahal membongkar borok KPK. (Johan Budi: Fahri Jangan Tebar kebencian ke KPK >> http://news.detik.com/read/2013/08/2...bencian-ke-kpk )

29. Twit juni 2013 -> “@Fahrihamzah: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.....kini sudah 2013.....KPK makin enggan...tersangka ecek2...orang sakit....”

30. Twit Mei 2013 >> @Fahrihamzah: #KPK-tainment (tontonan setiap hari 3 - 5 kali satu sendok makan)

31. Dulu @Fahrihamzah dibilang sakit jiwa karena kritik KPK. Susah bang kalo sudah bisa melihat apa yg tidak dilihat org2 sezaman.

32. Dulu diteriaki sakit jiwa RT @bomarp: Sakit jiwa » RT @VIVAnews: Kesal dg KPK, @Fahrihamzah Marah-marah Saat Rapat ” >> http://us.politik.news.viva.co.id/ne...rah-saat-rapat

33. Para pencerah memang kadang harus melewati diteriaki "gila" dan "sakit jiwa". Krn ia melihat yg kebanyakan org tdk lihat.

34. Masih mau bilang @Fahrihamzah sakit jiwa atas kritikannya thdp KPK?

35. Zaman suharto "subversif" jd alat gebug politik, sekarang "vonis korupsi" jd alat gebug.

36. Ketika hukum jd alat gebuk politik, dimana ujung pemberantasan korupsi? ini yg dikritik @Fahrihamzah. Masih ada yg gak mudeng?

37. KPK dirusak politik, itu yg digalaukan @Fahrihamzah. Pemberantasan korupsi sistemik jadi skedar utopia.

38. Resiko jadi org cerdas sperti @Fahrihamzah, bisa membaca keadaan saat kebanyakan org sezamannya terlelap.

39. Tantangan jadi org yg punya pikiran yg melampaui zaman. nikmati bang @Fahrihamzah

40. Karena kebanyakan org memilih malas berpikir dan latah. Sedangkan yg berpikir memilih diam. #SpiralofSilence

41. Dulu Anis Matta dicibir karena bilang "konspirasi", sekarang mereka sendiri yang membuka konspirasi nya.


Bambang Widjojanto Ditangkap karena Jokowi

TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Indonesia Corruption Watch Ade Irawan mendesak Presiden Joko Widodo segera turun tangan setelah terjadi penangkapan terhadap Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto oleh aparat Bareskrim Mabes Polri. "Presiden jangan berpangku tangan," katanya, Jumat, 23 Januari 2015.

Menurut Ade Irawan, penangkapan terhadap Bambang Widjojanto berpangkal pada bola panas Jokowi, yang menetapkan Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri. Ketika KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka kasus korupsi karena menerima hadiah dan gratifikasi, reaksi bermunculan.

Ade mencatat berbagai reaksi itu dimulai dengan beredarnya foto mirip Ketua KPK Abraham Samad sedang bermesraan dengan seorang perempuan. Disusul berbagai manuver yang semuanya bertujuan mengganggu kerja KPK.

Ade meyakini penangkapan terhadap Bambang Widjojanto erat kaitannya dengan keputusan KPK yang menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka kasus korupsi. “Jokowi sebagai presiden tidak boleh berdiam diri,” ujarnya.

Ade mengatakan hari ini ICW bersama para aktivis antikorupsi akan datang ke kantor KPK. Selain memberikan dukungan kepada Bambang Widjojanto, mereka juga mendorong KPK terus mengembangkan penyidikan kasus Budi Gunawan. "Kami mendukung KPK untuk tetap kuat dalam menangani kasus itu," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Bambang Widjojanto yang akrab disapa BW itu ditangkap oleh aparat Bareskrim Mabes Polri pada Jumat pagi, 23 Januari 2015. Saat itu BW sedang mampir di sebuah toko, membeli roti untuk anaknya yang sedang dia antar ke sekolah.

Sebelumnya, Budi Gunawan melalui penasihat hukumnya, Ramzan Arif Nasution, melaporkan pimpinan KPK ke Bareskrim Mabes Polri dengan tuduhan melakukan pencemaran nama baik terhadap Budi Gunawan.

Gempuran terhadap KPK juga dilakukan oleh PDI Perjuangan. Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebutkan adanya pertemuan dengan Abraham Samad.

Hasto mengatakan dalam pertemuan itu Abraham meminta agar PDI Perjuangan menyetujui Ketua KPK itu sebagai calon wakil presiden mendampingi Jokowi. Namun pernyataan Hasto dimentahkan oleh Tjahjo Kumolo dan Andi Widjajanto. (NINIS CHAIRUNNISA)

Sumber berita: http://www.tempo.co/read/news/2015/0...-karena-Jokowi


Setelah Samad, kini giliran Bambang Widjojanto. KPK yang dulu mereka puja-puja, kini diserang habis-habisan karena lembaga anti korupsi ini mulai berani berseberangan dengan Jokowi.

Begitulah!

========================

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto Ditahan Bareskrim Polri

FASTNEWS, Jakarta (23/1)- Pihak Bareskrim Mabes Polri menangkap Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto. Bambang ditangkap saat tengah mengantar anaknya ke sekolah.

Ditangkapnya Bambang dibenarkan oleh Johan Budi. "Iya tadi dibawa oleh Bareskrim Mabes Polri. Mungkin sekarang posisinya di Bareskrim," kata Deputi Pencegahan KPK, Johan Budi. Namun, Johan belum mengetahui untuk kasus apa Bambang ditangkap. "Belum ada keterangan ditangkap karena kasus apa," jelas Johan.

Sebelum menjadi Wakil Ketua KPK, Bambang dikenal sebagai pengacara yang vokal dan memimpin Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan pendiri Kontras. FN-07

Sumber berita: http://m.fastnewsindonesia.com/artic...areskrim-polri


Waktu kasus LHI, gak percaya ada konspirasi samad. Sekarang kok malah teriak2 Konspirasi samad?

Duh #Jokower grin emotikon


Alangkah Repotnya Presiden Kita

Catatan Kaki Jodhi Yudono

KOMPAS.com — Pernahkah membayangkan, betapa repot dan stresnya Presiden kita? Bayangkanlah, sehabis gelombang kebencian dari para pendukung Prabowo mereda—meski belum sempurna sirna—kini menyusul tekanan dari berbagai penjuru yang datangnya justru dari para pendukung utamanya yang minta ini dan itu.

Seorang kawan saya yang bekerja di sebuah kementerian bercerita, betapa ribetnya hari-hari belakangan setelah kabinet Jokowi-JK mengubah nama kementerian tempat kawan saya bekerja. Kawan saya dan kawan-kawannya yang memiliki jabatan di kementerian itu bukan hanya sibuk mempersiapkan perubahan profil kementerian, melainkan juga harus legawa dan sabar menerima tamu-tamu terhormat yang mengaku sebagai tim sukses Jokowi yang datang dengan proposal atas profil kementerian yang berubah nama itu.

Begitulah, sebagian dari mereka yang merasa telah berjasa mengantar Jokowi menjadi orang nomor satu di republik ini merasa punya hak untuk menikmati "kue" kekuasaan dengan menancapkan pengaruhnya di kantor-kantor pemerintahan. Sudah barang tentu kawan saya dan juga kawan-kawan lainnya di kantor itu kikuk dibuatnya lantaran ada nama Presiden di dalam proposal dan prolog mereka.

Fakta di atas kian mempertegas ujar-ujar betapa tak ada "makan siang gratis" di muka bumi ini. Dari fakta itu pula, kita jadi kian mafhum betapa tak berdayanya Presiden kita ketika "tagihan-tagihan" jasa dari para pendukungnya datang dan minta dilunasi. Sampai pada titik ini, sang Presiden pun seperti menghadapi buah simalakama. Tak dibayar jadi seperti manusia tak tahu balas budi, sebaliknya jika dibayar, dia terpaksa harus "menjilat ludahnya sendiri" saat kampanye yang tak akan membagi-bagi kekuasaan kepada mitra koalisinya.

Rupanya, Jokowi memilih jalan yang terakhir, jalan menjilat ludahnya sendiri, yang membuat dirinya menjadi "bulan-bulanan" cemoohan lawan-lawan politiknya. Sekarang lihatlah jajaran Kabinet Kerja yang berisi orang partai pendukungnya. Lihatlah juga jabatan-jabatan strategis semacam jaksa agung, komandan Paspampres, calon kapolri, dan terakhir para anggota Wantimpres. Siapa bisa menyangkal jika figur yang menempati jabatan-jabatan tersebut tak memiliki kaitan politis dengan Jokowi?

Belum lagi ketika menghadapi tim relawan yang tidak terima dengan kebijakan-kebijakan Jokowi yang dipandang tak berpihak kepada rakyat, seperti kenaikan tarif dasar listrik dan harga BBM, serta kebijakan yang dinilai mengingkari komitmen menciptakan pemerintahan yang bersih dengan mengajukan Komjen Budi Gunawan menjadi calon kapolri, padahal yang bersangkutan memiliki "rapor merah" versi KPK. Untuk soal yang terakhir itu, jika sampai Jokowi mengangkat Budi Gunawan menjadi Kapolri, para relawan Salam Dua Jari bahkan sempat mengancam hendak demo besar-besaran. Seperti berbalas pantun, PDI-P sebagai partai utama pendukung Jokowi juga mendesak Jokowi untuk segera mengangkat BG sebagai Kapolri dan menafikan para relawan.

Belum selesai dengan urusan Komisaris Jenderal Budi Gunawan, persoalan muncul lagi sehabis Pak Presiden memberhentikan Jenderal (Pol) Sutarman dan Kabareskrim Komjen Suhardi Alius dari jabatannya. Pertanyaan pun diarahkan kepada Jokowi dengan tudingan bahwa Presiden Joko Widodo sedang "bersih-bersih" para loyalis mantan Presiden SBY.

Hingga SBY mengaku kaget dibuatnya dengan kabar "bersih-bersih" itu dan lantas menulis di akun resmi Facebook-nya bertajuk "Polri kita". Dalam tulisan tersebut, SBY kaget ada upaya "pembersihan orang-orang SBY" dalam pemerintahan Joko Widodo.

"Di tengah-tengah situasi politik yang menghangat saat ini, saya juga mendengar sejumlah isu, mungkin juga 'provokasi', yang bisa memecah belah di antara kita semua. Termasuk antara Presiden Jokowi dengan saya. Diisukan bahwa yang tengah dilakukan sekarang ini adalah 'pembersihan orang-orang SBY', baik di jajaran TNI, Polri, maupun aparatur pemerintahan. Saya terhenyak. Karena kalau yang dianggap orang-orang SBY itu adalah yang ada dalam jajaran Kabinet Indonesia Bersatu, yang sesungguhnya adalah posisi politik (political appointee), hal itu masih masuk akal. Tetapi, kalau para perwira TNI dan Polri profesional, atau para eselon satu jajaran pemerintahan yang statusnya adalah abdi negara itu diistilahkan sebagai 'orang-orang SBY' menjadi tidak masuk akal," tulis SBY, Senin (19/1/2015).

Rupanya, masalah yang dihadapi Presiden kita belum hendak surut. Persoalan pun bertambah sehabis pelaksanaan hukuman mati pada Minggu (18/1/2015) dini hari terhadap lima orang warga negara asing dan satu WNI. Pemerintah Belanda dan Brasil tak terima warganya dihukum mati. Buntutnya, dua negara sahabat itu menarik duta besarnya "balik kandang". Tekanan ini tak cuma datang dari luar. Beberapa aktivis kemanusiaan dalam negeri juga mengecap Jokowi telah "mengotori tangannya dengan darah" dalam memerintah republik ini.

Namun, rasanya Pak Presiden kita memang sudah siap menghadapi kerepotan demi kerepotan ini. Sebab, sejak mula dia memang pernah mengatakan, jika diperlukan, beliau akan menempuh kebijakan yang tidak populis. Pada 20 Agustus 2014, setelah terpilih sebagai Presiden, Joko Widodo mengaku tak akan gentar bila dinilai tak populis atau tak berpihak kepada rakyat kecil saat akhirnya memutuskan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak.

Karena itu, dia menaikkan harga BBM bersubsidi pada pertengahan November 2014. Alhasil, unjuk rasa menentang kebijakan tersebut datang dari "delapan penjuru mata angin". Bahkan, mereka yang semula mendukung Jokowi dalam pemilihan presiden mulai melontarkan kritiknya. Jokowi dituding mengkhianati janjinya yang akan berpihak kepada wong cilik. Mereka yang sedari awal memang telah berseberangan dengan Pak Presiden, oleh kenaikan BBM itu, mereka pun kian garang menghujani Jokowi dengan kritikan.

Moga-moga, Pak Presiden masih luas hatinya dan masih ingat dengan jargon "Aku Rapopo". Sebuah jargon pelipur lara khas orang Jawa untuk menyikapi tekanan dengan mencoba ikhlas dan berlapang dada. Sebab, cuma dengan sikap "Aku Rapopo" itulah Pak Presiden akan tetap kuat dan tabah dalam menghadapi gempuran persoalan.

Moga-moga juga, seraya berucap "Aku Rapopo", kenangkan pula perjalanan Pak Presiden semasa jadi wali kota dan gubernur, sebuah masa gemilang di mana manusia bernama Jokowi disayangi oleh sebagian besar rakyat Indonesia yang memilihnya jadi Presiden. Ya, ya... sebuah masa di mana Joko Widodo menjadi ikon pejabat yang merakyat, pejabat yang menghampiri persoalan rakyatnya dengan blusukan, pejabat yang hanya tahu hidup dan kehidupannya sebagian besar memang hanya untuk rakyat.

Namun, kini mengapa Presiden Joko Widodo lebih memilih untuk mengambil jalan berliku, jalan yang sedemikian merepotkannya? Bukankah seharusnya tak ada koalisi transaksional seperti yang diucapkannya berkali-kali saat kampanye? Sampai-sampai beliau terkesan abai terhadap suara rakyat ketika menetapkan kebijakan dan lebih memilih desakan dan permintaan para mitra koalisinya?

Wah... jangan-jangan, kerepotan yang menghampiri Presiden kita sekarang ini karena telah terpecah konsentrasinya. Beliau bukan hanya memikirkan rakyat—seperti ketika jadi wali kota dan gubernur—melainkan juga memikirkan "tagihan-tagihan" yang harus dibayar, yang datang dari para pendukungnya.

@JodhiY

Sumber tulisan: http://nasional.kompas.com/read/2015....Presiden.Kita