JK: Kalau Jokowi Jadi Presiden Bisa Hancur Negeri Ini
Minggu, 25 Mei 2014 - 15:48 wib

JAKARTA - Sebuah video wawancara Jusuf Kalla dengan sebuah stasiun televisi beredar di situs berbagi video YouTube. Video berjudul "JK: Kalo Jokowi Tiba2 Jadi Presiden Bisa HANCUR NEGERI ini" itu diunggah oleh akun BangOcidChannel, Sabtu 25 Mei 2014.

Dalam video berdurasi 3 menit 38 detik itu, terlihat pernyataan Jusuf Kalla tentang sosok Joko Widodo. Video tersebut diperkirakan hasil wawancara tahun 2013. Saat itu, JK mengomentari tentang wacana pencapresan Jokowi yang baru saja menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Kata JK, di Video tersebut, jangan hanya karena Jokowi terkenal , lantas tiba-tiba dicalonkan di menjadi presiden. "Bisa Hancur negeri ini, bisa masalah," kata JK di video tersebut.

Ketika belum dipilih menjadi pendamping Capres Joko Widodo , Jusuf Kalla memang gencar mengkritik kinerja mantan Wali kota Solo itu sebagai Gubernur DKI Jakarta.
http://pemilu.okezone.com/read/2014/...cur-negeri-ini


Hashim Djojohadikusumo: Jokowi Will Have To Pay For His Betrayal
Posted On 08 Oct 2014 By : Global Indonesian VoicesComment


HashimDjojohadikusumo_forbesHashim Djojohadikusumo (Photo source: Forbes).

Jakarta. Hashim Djojohadikusumo, brother of Prabowo Subianto had stated that President-elect Joko ‘Jokowi’ Widodo will have to pay for his betrayal (7 Oct 2014).

“There is a price to be paid,” said Hashim, who also serves as the Vice Chair of the Gerindra Party Advisory Board. He was referring to Jokowi’s decision to run as a presidential candidate, directly competing against Prabowo Subianto. Prabowo is claimed to be one of the persons who had contributed in elevating Jokowi’s political career when the latter was running for the Jakarta governor post.

According to Hashim, Jokowi’s decision is a form of personal betrayal.

“There was an understanding and we feel that he didn’t live up to that understanding, not only implicit but explicit,” said Hashim in disappointment as quoted by The Wall Street Journal.

Jokowi however, was unable to be contacted in regards to this issue.

It is believed that the heavy price that will have to be paid by Jokowi is through the Red-White Coalition of Parties, which will act as an active and constructive opposition in the next five years.

Hashim also said that the oposition will not take an “antagonistic”position, but predicts a situation like that in the United States where the coalition often fails the president’s program.
http://www.globalindonesianvoices.co...-his-betrayal/




Hashim Djojohadikusumo: Saya Sudah Dibohongi Jokowi 1,5 Tahun
Senin, 2 Juni 2014 | 19:33 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Pembina Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo, yang juga adik calon presiden Prabowo Subianto, mengatakan, dirinya merasa dibohongi Joko Widodo selama 1,5 tahun. Kata Hashim, Jokowi mengaku tidak dapat dukungan biaya selama pemilihan kepala daerah DKI Jakarta.

"Maaf ya, saya buka saja, saya sudah dibohongi Jokowi satu setengah tahun. Saya kenal Jokowi sejak 2008, yang biayai Jokowi kampanye (pilgub) itu saya, sembilan puluh persen. Saya habis Rp 52 miliar," kata Hashim dalam acara bertajuk "Diskusi Publik Gereja Mendengarkan Visi-Misi Capres" di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta (STTJ), Senin (2/6/2014).

Pernyataan Hashim ini merupakan respons atas pernyataan Luhut Panjaitan yang dianggapnya menyerang pribadi Prabowo. Luhut adalah mantan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar.

Ia mengundurkan diri dari kepengurusan Partai Golkar karena mendukung pasangan Jokowi-Jusuf Kalla, berbeda dengan sikap partainya yang mendukung pasangan Prabowo-Hatta Rajasa. Dalam diskusi, Luhut menyebut Prabowo sebagai sosok yang temperamental.

Hashim mengingatkan bahwa dalam pemaparan visi-misi pasangan Prabowo-Hatta Rajasa, ia mengaku sama sekali tidak mengkritik lawan politiknya. Namun, kata dia, Luhut yang mewakili kubu Jokowi menyinggung soal pribadi Prabowo.

"Acara ini adalah acara visi-misi, bukan kritik karakter orang, bukan kritik partai lawan. Saya tidak pernah kritik seseorang, kritik partai lawan. Sekali sudah dibuka, saya akan bicara," katanya.

Hashim mengakui bahwa Prabowo memang temperamental. Namun, menurut dia, Prabowo adalah seseorang yang cepat minta maaf. Sebagai adik laki-laki mantan Komandan Jenderal Kopassus TNI AD itu, ia mengaku sering dimarahi kakaknya.

Ia juga menyampaikan, Prabowo tidak pernah dipecat dari TNI. Buktinya, kata dia, Prabowo masih menerima uang pensiun.
http://nasional.kompas.com/read/2014...kowi.1.5.Tahun


Ini Dampak Buruk Koalisi Merah Putih Pimpin MPR
06 Oktober 2014 18:22 wib

Metrotvnews.com, Jakarta: Perebutan kursi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat berlangsung sengit antara Koalisi Merah Putih (KMP) dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Kursi pimpinan MPR sangat krusial bagi kelanggengan Pemerintahan Jokowi-JK.

Pengamat politik dari Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, KIH yang merupakan koalisi pendukung Pemerintahan Jokowi-JK harus memenangkan perebutan kursi pimpinan MPR, atau kepemimpinan Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden tidak akan bertahan lima tahun.

MPR memiliki kewenangan yang tidak bisa dipandang sebelah mata, yakni mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945. Jika KMP yang telah menguasai lima kursi pimpinan DPR juga berhasil menguasai lima kursi pimpinan MPR, maka besar peluang bagi Jokowi-JK untuk digulingkan (impeachment) dari jabatannya sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

"Ada kewenangan MPR yang tidak bisa dipandang sebelah mata, yaitu bisa amandemen UUD 45. Kalau KMP menguasai MPR dan DPR, amandemen itu dilakukan KMP, itu situasi politik menjadi gaduh sekali," ujar Burhan kepada Metro Tv, Senin (6/10/2014).

Dalam posisi KIH yang telah kalah 4-0 dari KMP, kursi pimpinan MPR menjadi satu-satunya cara KIH mempertahankan Pemerintahan Jokowi-JK, agar tak direbut koalisi partai politik pendukung Prabowo-Hatta yang kalah dalam Pilpres 2014.

"Belum lagi DPR dan DPRD sudah disapu bersih oleh KMP," ucap Burhan.

KIH telah kalah dalam pengesahan UU MD3, UU Pilkada, pembentukan tata tertib DPR, dan perebutan kursi lima pimpinan DPR. Dengan posisi seperti itu, KMP yang mendominasi di parlemen dengan sangat mudah menguasai kursi kepala daerah karena kepala daerah kini dipilih oleh DPRD, sedangkan KMP sebagai fraksi partai politik yang mendominasi di DPRD.

Begitupun dalam proses pemberantasan kasus korupsi dan legislasi, serta penganggaran keuangan negara. Dengan KMP menguasai kursi pimpinan DPR, maka akan mengganggu program Pemerintahan Jokowi-JK.

Kursi pimpinan MPR mau tidak mau harus dimenangkan KIH untuk mempertahankan mandat rakyat yakni kepemimpinan Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden hasil Pilpres 2014.
http://news.metrotvnews.com/read/201...tih-pimpin-mpr


IndoBarometer: KMP Kuasai Parlemen, Pemerintahan RI Terbelah
Koalisi Jokowi-JK kuasai eksekutif, KMP kuasai parlemen
Kamis, 2 Oktober 2014, 10:46 WIB

VIVAnews - Kegaduhan politik di parlemen kini tak lagi bisa dihindarkan. Realita itu terjadi setelah kursi pimpinan DPR RI periode 2014-2019 mutlak dikuasai Koalisi Merah Putih (KMP). Meski diwarnai walk out partai-partai yang tergabung koalisi Jokowi-JK, pelantikan lima pimpinan DPR tetap berjalan.

Kelima pimpinan DPR RI yang disahkan dalam rapat Paripurna DPR RI itu adalah, Ketua DPR Setya Novanto dari Golkar, Wakil Ketua DPR masing-masing diisi Fadli Zon dari Gerindra, Fahri Hamzah dari PKS, Agus Hermanto dari Demokrat, Taufik Kurniawan dari PAN.

Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari mengatakan, realita politik di parlemen saat ini memang sudah dapat diprediksi. Ini terjadi karena PDI Perjuangan gagal menggandeng Partai Demokrat dan satu partai lagi sebagai kekuatan tambahan.

Alih-alih menggandeng, Partai Demokrat justru menjadi bagian nyata dari KMP, dengan memperoleh jatah kursi pimpinan DPR RI menggantikan PPP.

"Konsen kita hari ini, politik Indonesia masuk era divided government atau pemerintahan terbelah. Eksekutif dikuasai Koalisi Jokowi-JK, sedangkan legislatif dikuasai KMP," kata Qodari kepada VIVAnews, Kamis, 2 Oktober 2014.

Menurut dia, kondisi ini akan membuat pemerintah Jokowi-JK semakin kompleks untuk mengeksekusi program kerja pemerintahannya selama lima tahun mendatang. Terutama yang berkaitan anggaran dan personalia yang perlu mendapat persetujuan DPR.

"Mudah-mudahan deadlock ini tidak berimplikasi kepada kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Dia menyarankan, sebaiknya partai yang tergabung dalam Koalisi Jokowi-JK menghindari pertarungan terbuka di DPR. Karena dalam beberapa kali pertarungan politik secara terbuka di parlemen, seperti voting, partai pendukung Jokowi-JK itu selalu keok.

"Mereka harus lebih proaktif menjalin komunikasi politik lewat jalur-jalur politik informal, jangan sampai dipaksakan bertarung terbuka di DPR, kejadiannya akan berulang," ungkap Qodari.
http://m.news.viva.co.id/news/read/5...an-ri-terbelah



Duduki Kursi Pimpinan DPR, KMP Akan Lebih Keras Kritisi Jokowi

wartarepublik.com – Jakarta – Koalisi Merah Putih hampir dipastikan akan menguasai unsur pimpinan DPR/MPR. paska ditolaknya gugatan Megawati Soekarnoputri terkait UU MD3, yang membuat PDIP sebagai pemenang pemilu tidak otomatis akan jadi Ketua DPR.

Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Martin Hutabarat mengungkapkan, bahwa tujuan akhir koalisi merah putih (KMP) itu bukanlah untuk menduduki jabatan pimpinan parlemen ataupun kelengkapan dewan lainnya. Dia mengatakan, koalisinya akan lebih garang mengkritisi pemerintahan Jokowi dibanding pemerintahan SBY.

“Yang beda kita akan lebih garang. Pimpinan parlemen itu bukanlah sebagai akhir tujuan perjuangan kita. Bukan akhir segalanya. Kita sering mengatakan kebocoran, kita akan buktikan hal itu memang terjadi dan kita akan keras,” tegas Martin.

Dengan ditolaknya judical review UU MD3 oleh Mahkamah Konstitusi, Koalisi Merah Putih bertambah kuat untuk meraih jabatan pimpinan di parlemen.
Dalam UU MD3 baru, Pasal 84 disebutkan pimpinan alat kelengkapan dipilih melalui sistem paket. Dalam UU MD3 yang lama, pada Pasal 82 disebutkan pimpinan DPR dan alat kelengkapan diberikan secara proporsional sesuai dengan hasil pemilu legislatif.

Dengan UU MD3 baru ini, PDIP sebagai partai pemenang pemilu tidak lagi secara otomatis dapat menduduki kursi Ketua DPR. Bahkan PDIP terancam tidak mendapatkan kursi Wakil Ketua DPR bila paket yang dipilih tidak menyertakan kader PDIP.

Berdasarkan hasil hitung-hitungan jumlah kursi, di DPR kubu koalisi Merah Putih yang beranggotakan Partai Golkar, Gerindra, PKS, PPP, dan PAN, minus Partai Demokrat yang masih bersikap abu-abu, masih tetap bisa mengajukan sistem paket dengan raihan 292 suara. Sementara, Koalisi Indonesia Hebat yang terdiri dari PDIP, Partai Nasdem, Hanura, serta PKB hanya berjumlah 207 suara.
http://wartarepublik.com/2014/09/30/...ritisi-jokowi/


Pemerintahan Jokowi Tidak Akan Jatuh
Tapi tak akan Effektif sehingga Kecewakan Rakyat?
Selasa, 7 Oktober 2014

JAKARTA (Pos Kota) – Dominasi Koalisi Merah Putih (KMP) di DPR dan MPR akan menghancurkan pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla. Banyak kebijakannya yang ditolak parlemen nantinya.

Demikian pandangan pengamat politik Arbi Sanit, di Jakarta, Selasa (7/10). “Jadi pemerintahan Jokowi bukan hanya tidak efektif tapi akan hancur,” papar Arbi.

Namun demikian, menurut Arbi, pemerintahan Jokowi tidak akan jatuh di tengah jalan. Ia meyakini Jokowi akan menyelesaikan tugasnya sampai akhir jabatannya, tapi tadi pemerintahannya akan hancur karena banyak kebijakan yang tidak disetujui DPR.

Dikatakan Arbi, Jokowi hanya bisa jatuh kalau memang dalam menjalankan tugasnya melakukan tindak kriminal, atau korupsi.

Ia mengatakan koalisi KMP di DPR bisa melemah kalau ada partai politik (parpol) khususnya Partai Demokrat. Perpindahan Demokrat kepada koalisi Jokowi maka akan memperkuat pemerintahannya.
http://poskotanews.com/2014/10/07/pe...ak-akan-jatuh/

-----------------------------------

Apa yang kalian harapkan dari "petugas partai" seperti dia?