Jakarta (ANTARA News) - Dalam pekan-pekan terakhir ini perbincangan mengenai mobil murah yang masuk ke dalam program LCGC (Low Cost Green Car) terdengar di berbagai kalangan masyarakat khususnya dengan tingkat ekonomi menengah yang selama ini masih menggunakan sepeda motor atau keluarga-keluarga muda.

Program LCGC memang menarik, satu sisi mendorong produksi mobil dengan persentase komponen lokal yang sangat tinggi serta ramah lingkungan dan di sisi lain memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat mengakses kendaraan roda empat itu karena harganya murah.

Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian memberikan sejumlah insentif bagi kendaraan yang lolos verifikasi dan dikategorikan sebagai LCGC.

Sejumlah insentif yang diberikan yaitu potongan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) sebesar 25, 50 dan 100 persen. Nilai diskon tersebut diatur berdasarkan kapasitas mesin, konsumsi bahan bakar, persyaratan alih teknologi serta tingkat kandungan komponen dalam negeri.

Menteri Perindustrian M.S. Hidayat mengatakan rencana kementeriannya mendorong pengembangan produksi mobil murah dan ramah lingkungan di Indonesia sebagai langkah persiapan menghadapi pasar bebas ASEAN (masyarakat ekonomi ASEAN) 2015.

"LCGC ini sebetulnya persiapan menuju pasar bebas ASEAN 2015. Pada saat itu kita akan diserbu oleh produk yang sama, yang dijual oleh Thailand, Malaysia, dengan bebas," ujarnya.

Menperin mengatakan untuk mencegah pembengkakan konsumsi BBM bersubsidi maka program LCGC ini mendorong mobil yang telah diverifikasi menggunakan bahan bakar nonsubsidi.

Kepadatan lalu lintas
Di sisi lainnya, keberadaan program ini menimbulkan kekhawatiran mengenai pembengkakan jumlah kendaraan roda empat yang menimbulkan kemacetan lalu lintas dan penambahan beban jalan.

Kementerian Perhubungan sudah memberikan respons terkait program LCGC ini.

"Mobil murah jangan terlalu banyak karena infrastruktur belum memadai," kata Menteri Perhubungan E.E. Mangindaan.

Menhub berpendapat, bila produksi mobil murah dipaksakan dalam jumlah banyak, dikhawatirkan akan menambah kemacetan lalu lintas yang kini sudah padat.

Menhub mengutarakan keyakinannya bahwa bila pembangunan transportasi publik telah dapat diwujudkan, program mobil murah lebih dapat dilaksanakan dengan baik.

Pemprov DKI Jakarta pun telah memberikan pandangan mengenai program LCGC ini.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan untuk mengantisipasi rencana program itu maka pihaknya terus mempercepat kajian mengenai pembatasan operasional kendaraan di Jakarta dengan sistem plat nomor ganjil-genap, penerapan jalan berbayar atau elektronic road pricing dan juga penetapan tarif parkir yang tinggi untuk di kawasan-kawasan tertentu.

"Selain itu, kita juga sedang menyusun surat untuk dikirimkan kepada Wakil Presiden Boediono. Kita ini kan tengah membangun infrastruktur dengan cepat untuk memecahkan masalah kemacetan, tapi kemudian ada kebijakan mobil murah. Jelas ini bertentangan," katanya dalam sebuah kesempatan.

Jangan tinggal diam
Pprogram ini akan lebih baik jika diikuti dengan upaya untuk mengekspor 90 persen produk mobil bersertifikasi LCGC yang diproduksi di Indonesia minimal ke pasar ASEAN bahkan bila memungkinkan pasar di Asia dan Afrika.

Dengan konsep itu, maka Indonesia akan mendapatkan manfaat berupa devisa dan juga lapangan kerja di industri manufaktur tanpa harus berkorban mengalami kemacetan dan kepadatan lalu lintas seperti yang kita alamai saat ini.

Pemerintah juga seharusnya memberikan porsi anggaran yang besar, minimal dari pajak kendaraan bermotor untuk pembangunan infrastruktur angkutan umum dan juga memberikan subsidi bagi sektor angkutan umum.

Dengan transportasi publik yang memadai, nyaman dan efesien maka pemerintah tidak perlu lagi membujuk masyarakat untuk tidak menggunakan BBM bersubsidi, karena masyarakat lebih memilih menggunakan transportasi publik dalam aktivitasnya sehari-hari, selain bebas macet, juga dijamin ketepatan waktu, biaya tiket yang terjangkau dan kondisi kendaraan umum yang nyaman dan terintegrasi antar moda.

Bila semua hal itu bisa dilakukan secara bersama-sama, maka LCGC tentu akan menjadi berkah bagi bangsa Indonesia, bukan menjadi musibah yang memperberat kehidupan masyarakat.