JAKARTA, KOMPAS.com - Jagad politik dan hukum di Tanah Air semakin "memanas". Pasca-penetapan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi, sejumlah manuver mengarah ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Belakangan, pada Kamis (22/1/2015) kemarin, pelaksana tugas Sekjen DPP PDI mengungkapkan kisah lobi politik yang dilakukan Ketua KPK Abraham Samad untuk menjadi wakil presiden bagi Joko Widodo pada Pilpres 2014.

"Ada oknum di pimpinan KPK yang tergoda dengan kepentingan politik menjadi cawapres atau jaksa agung," ujar Hasto di Rumah Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis.

Menurut Hasto, kisah itu berawal pada awal 2014. Saat itu, ia ditugaskan Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri untuk Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Pada kesempatan itu, seorang pria berinisial D menghubungi Hasto dan menawarkan pertemuan dengan Abraham Samad.

"Di situ kami hanya dibilang, membahas hal-hal yang strategis," ujar Hasto.

Hasto tertarik atas tawaran itu. Menurut dia, bertemu pimpinan KPK merupakan momen yang langka. Hasto pun datang ke Apartemen Capital di kawasan SCBD. Dia masuk melalui lobi depan. Di sana, D sudah menunggu. Keduanya lalu naik ke salah satu lantai di apartemen mewah itu.

Di salah satu ruangan apartemen, Abraham telah menunggu dengan menggunakan masker hijau dan topi hitam. Abraham duduk di kursi yang meja di depannya terdapat aneka buah. Hasto, Abraham dan D pun berbincang terkait hal strategis itu.

"Di depan Abraham, dia (D) memohon Bapak Abraham Samad bisa mengikuti proses jadi calon wakil presidennya Pak Jokowi," ujar Hasto.

Saat itu, menurut Hasto, dia tidak dapat menjanjikan apa-apa. Pemilihan presiden masih jauh dan saat itu Megawati Soekarnoputri belum memutuskan siapa pasangan yang akan diusung PDI Perjuangan. Meski demikian, komunikasi dengan Abraham tetap dijaga.

Maka berlanjutlah dengan pertemuan kedua, ketiga, hingga pertemuan keenam di tempat yang berbeda-beda. Selain D, ada pria berinisial D lain yang mendorong Abraham menjadi cawapres Jokowi. D yang kedua ini, sebut Hasto, adalah sahabat karib Abraham.

Hasto menyebutkan, saking 'ngebetnya' Abraham ingin menjadi cawapres Jokowi, dia membuat skenario pertemuan dengan Jokowi di ruang VVIP Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Sejak saat itu, lobi politik Abraham kian kencang. Abraham juga merancang agenda pertemuan dengan tim sukses Jokowi-JK yang lain, yakni Hendropriyono dan sejumlah nama yang kini menjadi menteri pada Kabinet Kerja. Apalagi, pencalonan Jokowi sebagai RI 1 semakin pasti.

Namun, akhirnya, Jusuf Kalla didapuk sebagai pendamping Jokowi. Pertimbangannya, Kalla punya pengalaman dan dukungan politik yang jauh lebih kuat daripada bakal cawapres lainnya.

Pada 19 Mei 2015, satu hari sebelum Komisi Pemilihan Umum (KPU) menutup pendaftaran calon presiden dan wakil presiden, Hasto mengaku ditugaskan Jokowi menyampaikan kepada Abraham soal keputusan cawapres itu. Pukul 00.30 WIB, Hasto bertemu Samad yang masih mengenakan masker dan topi.

"Setelah saya ceritakan bahwa yang jadi cawapres adalah JK, Abraham bilang, 'Ya saya tahu, saya sudah melakukan penyadapan'. Dia juga bilang, 'Saya tahu yang menggagalkan saya menjadi calon wakil presiden adalah Pak Budi Gunawan'," ujar Hasto.

Menurut Hasto, ada nada kekecewaan dari pernyataan Abraham. Dia tak menyangkal tudingan Abraham soal Budi Gunawan. Dia berempati dengan perasaan Abraham. Sebagai pelipur lara, Hasto lalu bertanya masukan Abraham seandainya Jokowi-JK maju menjadi RI 1 dan RI 2.

Bukan instruksi PDI Perjuangan

Hasto mengakui, ia sadar bahwa pertemuannya dengan Ketua KPK untuk urusan politik melanggar etika. Ia mengatakan, kesediaannya bertemu Samad karena penasaran dengan D yang mengaku bisa merealisasikan pertemuan itu. Apalagi, saat itu, Jokowi memang tengah mencari siapa sosok yang akan mendampinginya bertarung dalam Pilpres. Samad dinilai salah satu yang punya potensi.

"Meski akhirnya Pak Jokowi memutuskan bahwa cawapresnya adalah Jusuf Kalla," ujar Hasto.

Menurut Hasto, pertemuan itu bukan atas perintah partai atau koalisi pendukung Jokowi. Akan tetapi, pertemuan itu dilakukannya atas sepengetahuan dan persetujuan Jokowi. Dia juga mengklaim ada bukti berupa foto dan rekaman CCTV.

Bukan "kick back"

Hasto juga membantah bahwa kisah pertemuannya dengan Samad ini merupakan "kick back" untuk KPK yang telah menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka. Ia berat menceritakan hal ini. Kisah ini diungkapkan karena ia merasa geram Abraham menyangkal kisah lobi politiknya. Ia beranggapan bahwa Abraham menggunakan KPK sebagai alat untuk meraih kekuasaan.

Hasto mendesak KPK membentuk komite etik untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Dia, Hendropriyono dan sejumlah nama yang pernah menggelar pertemuan dengan Abraham mengaku siap diperiksa oleh Komite Etik KPK.

Abraham: Itu Fitnah!

Merespons pernyataan Hasto, Pimpinan KPK segera menggelar rapat untuk mengonfirmasi cerita yang disampaikan Hasto di media massa. Melalui Deputi Pencegahan KPK Johan Budi, Abraham mengatakan bahwa tudingan Hasto adalah fitnah.

"Bahwa semua yang disampaikan itu adalah fitnah belaka. Pak Abraham membantah dengan keras apa yang dituduhkan oleh Pak Hasto cs," kata Johan Budi di Gedung KPK, Kamis (22/1/2015) sore.

Johan mengatakan, KPK memberkan kebebasan berpendapat kepada semua pihak terhadap KPK. Namun, ia meminta agar pendapat itu disertai dengan bukti-bukti kuat.

Menurut Johan, wajar jika KPK melakukan pertemuan dengan partai politik. Ia mengungkapkan, pimpinan KPK kerap bertemu pejabat parpol untuk kegiatan sosialisasi dan kampanye anti-korupsi. Lagi pula, kata Johan, yang biasa bertemu dengan pejabat parpol tidak hanya Ketua KPK Abraham Samad, tetapi juga Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Adnan Pandu Praja, dan Zulkarnain.

Banyak "siluman" penghancur KPK

Pengamat politik Boni Hargens menilai, tudingan Hasto adalah ekspresi kebingungan setelah KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka menjelang penetapannya sebagai Kapolri.

"Saya kira KPK memang tidak boleh diserang. Bahkan, semua partai politik diwajibkan untuk melindungi KPK yang terdepan memberantas korupsi. Bahwa KPK juga perlu dikoreksi, itu wajar karena KPK terdiri dari manusia biasa," ujar Boni.

Namun, ia khawatir, manuver Hasto dijadikan momentum untuk mewacanakan pembubaran KPK.

"Banyak siluman yang ingin menghancurkan KPK. Kelemahan individu atau oknum dalam KPK, kalau itu ada, tidak serta-merta menjadi alasan utk membubarkannya," ujar dia.

Boni berharap, hal itu tidak akan terjadi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pegiat antikorupsi dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Dahnil Anzar Simanjuntak menilai, Komisi Pemberantasan Korupsi tak perlu khawatir dengan manuver pelaksana tugas Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristyanto. Hasto mengungkapkan ia pernah melakukan lobi dan pertemuan politik dengan Ketua KPK Abraham Samad menjelang Pilpres 2014. Abraham dituding menggunakan KPK sebagai alat untuk meraih kekuasaan.

Menurut dia, serangan itu merupakan konsekuensi terhadap upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK.

"Dalam setiap penetapan tersangka dan tindakan hukum yang dilakukan oleh KPK pasti menyebabkan pihak lain yang memiliki kekuatan politik kuat sangat terganggu, jadi bagi saya show must go on," kata Dahnil kepada Kompas.com, Jumat (23/1/2015).

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah itu, mengatakan, KPK harus fokus pada upaya penanganan hukum terhadap kasus Komjen Pol Budi Gunawan. Jika KPK dapat membuktikan seluruh tindakan dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Budi, maka secara otomatis masyarakat akan mendukung KPK.

"Publik saya kira tahu persis siapa yang good guys dan siapa yang bad guys, dan akan tetap berdiri mendukung usaha pemberantasan korupsi di Indonesia," ujarnya.

Pernyataan Hasto

Sebelumnya, Hasto menuding Ketua KPK Abraham Samad berbohong tak mengakui tulisan “Rumah Kaca Abraham Samad” yang ada di Kompasiana. Di dalam tulisan itu diceritakan soal manuver Abraham mendekati PDI-P.

"Memang terjadi pertemuan antara petinggi PDI-P, partai koalisi dengan Abraham Samad. Saya sendiri menjadi saksi pertemuan itu," ujar Hasto di rumah bekas media center di Jalan Cemara, 19, Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis (22/1/2015).

Hasto menyebut, pertemuan antara kekuatan politik pengusung Jokowi sebagai calon Presiden dengan Abraham Samad beserta tim yang mengusungnya, terjadi lebih dari lima kali. Hasto tidak ingat, di mana saja pertemuan berlangsung.

Saat itu, Samad menyampaikan keinginannya untuk mendampingi Jokowi sebagai calon wakil presiden. Pernyataan Hasto ini keluar tak lama setelah Presiden Jokowi menunda pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri karena ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Budi adalah mantan ajudan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri. Semenjak keputusan ini dikeluarkan, PDI-P mengaku kecewa dengan langkah yang diambil Jokowi itu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Muradi menilai, penetapan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakibatkan soliditas internal Polri terganggu. Budi merupakan calon tunggal Kapolri yang diajukan Presiden Joko Widodo kepada DPR.

Muradi menyebutkan, ada empat poin yang membuat soliditas internal polri terganggu dengan langkah KPK tersebut. Salah satunya, KPK dianggap mengusik proses pencalonan Budi Gunawan sebagai pucuk pimpinan di institusi Bhayangkara.

"Pengajuan Budi Gunawan sebagai Kapolri adalah bagian dari kebanggaan internal Polri. Ketika kemudian diusik dengan menjadikan dia sebagai tersangka oleh KPK, membuat kebanggaan atas perwira terbaik pilihan Presiden terganggu," ujar Muradi melalui keterangan pers, Kamis (14/1/2015).

Kedua, langkah KPK juga menguak kembali luka lama perseteruan antara Polri dengan KPK melalui kasus 'Cicak versus Buaya', beberapa tahun yang lalu. Menurut Muradi, sentimen negatif kedua institusi itu menguat pascapenetapan Budi Gunawan sebagai tersangka.

Ketiga, lanjut dia, langkah KPK dipandang sebagai salah satu bentuk politisasi terhadap Polri di tengah optimisme publik membangun organisasi yang mandiri dan profesional.

Yang keempat, dia menilai, langkah KPK itu mengoreksi semangat jiwa korsa di institusi Polri yang kuat dan solid. Muradi mengatakan, ada pihak internal Polri yang terganggu atas manuver KPK di tengah proses regenerasi pimpinan Polri.

"Langkah KPK telah mengancam soliditas serta kekompakan internal Polri. Selama ini, Polri relatif solid dalam menjaga irama organisasi dan proses regenerasi kepemimpinan berjalan baik," ujar dia.

Atas empat poin tersebut, Muradi menilai bahwa proses uji kelaikan atas Budi Gunawan harus tetap dilaksanakan mengacu pada proses yang berlaku.

Sebelumnya diberitakan, KPK menetapkan Gunawan sebagai tersangka dengan dugaan terlibat transaksi mencurigakan atau tidak wajar. Ketua KPK Abraham Samad mengatakan, penyelidikan mengenai kasus yang menjerat Budi telah dilakukan sejak Juli 2014.

"Berdasarkan penyelidikan yang cukup lama, KPK akhirnya menemukan (tindak) pidana dan menemukan lebih dari dua alat bukti untuk meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan," kata Abraham.

Pria angkatan Polri tahun 1983 yang saat ini menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Polri (Kalemdikpol) tersebut melanggar Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat 2, Pasal 11 atau 12 B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto ditangkap di sebuah jalan di Depok, Jawa Barat, Jumat (23/1/2015) sekitar pukul 07.30.

Hal itu dikatakan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Ronny Sompie di Bareskrim Polri, Jumat.

Seperti diberitakan, Bambang telah ditetapkan sebagai tersangka karena meminta saksi memberikan keterangan palsu di Mahkamah Agung.

"Ya, jadi pemeriksaan sekarang sebagai tersangka," kata Ronny di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (23/1/2015).

Ronny menjelaskan, meski kasus lama, namun Polri mendapatkan laporan dari masyarakat pada 15 Januari 2015. (anehh!!!)

AKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Ronny F Sompie membenarkan bahwa Badan Reserse dan Kriminal Polri menangkap Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto, pada pukul 07.30, Jumat (23/1/2015). Ronny menyebutkan penangkapan Bambang dalam rangka pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan menyuruh memberikan keterangan palsu dalam sidang sengketa pilkada Kota Waringin Barat di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2010.

"Upaya penangkapan itu dalam rangka melengkapi penyidikan. Untuk itu Mabes Polri melakukan pemeriksaan tersangka. Kasus ini berkaitan pemilukada di Kota Waringin Barat, Kalteng. Pasal 242 jo 55 KUHP, menyuruh memberikan keterangan palsu," kata Ronny, dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Jumat.

Ronny mengatakan, kasus ini ditindaklanjuti Polri berdasarkan laporan dari masyarakat. "Polri kemudian membentuk tim melakukan penyelidikan dan penyidikan berkaitan keterangan palsu di pengadilan," katanya.

Menurut Ronny, laporan itu diterima Polri pada tanggal 15 Januari 2015. Dalam laporan disebutkan, ada beberapa saksi yang diminta meberikan keterangan palsu di MK.

JAKARTA, KOMPAS.com — Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi membenarkan informasi penangkapan terhadap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Namun, KPK masih menggelar rapat untuk mengumpulkan informasi lebih jauh terkait penangkapan Bambang.

Menurut ajudan Bambang, kata Johan, petugas Badan Reserse Kriminal Mabes Polri menangkap Bambang di kawasan Depok, Jumat (23/1/2015) pagi tadi.

"Info dari ajudan pagi tadi ditangkap," kata Johan saat dihubungi.

Menurut informasi tersebut, Bambang ditangkap seusai mengantarkan anaknya sekolah di kawasan Depok. Namun, menurut Johan, pihak kepolisian saat dihubungi KPK membantah adanya penangkapan tersebut.

"Tapi kata Pak Badrodin enggak ada, makanya kami rapat dulu, kami hubungi lagi dulu," kata Johan.

Sebelumnya, dalam akun Twitter KPK, @KPK_RI, disebutkan bahwa Bambang dijemput orang yang mengaku dari Bareskrim Polri. Namun, Wakapolri Komjen Badrodin Haiti membantah ada penangkapan yang dilakukan Bareskrim.