BOGOR, KOMPAS.com — Mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Tjahjo Kumolo memberikan pernyataan bertolak belakang dengan yang diungkapkan Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto. Menurut dia, nama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad tidak pernah dibahas sebagai calon wakil presiden bagi Joko Widodo pada masa pemilihan presiden lalu.

"Oh enggak pernah (pembahasan Abraham jadi cawapres). Enggak pernah dengar saya. Sebagai sekjen, enggak dengar, karena di partai enggak pernah membahas soal itu," ujar Tjahjo seusai pertemuan Presiden Jokowi dengan ratusan bupati di Istana Bogor, Kamis (22/1/2015).

Tjahjo mengaku secara pribadi sama sekali tak pernah melakukan pertemuan dengan Abraham Samad, apalagi membahas soal pengusungan Abraham sebagai calon wakil presiden. Menurut dia, pertemuan dengan Abraham selalu dilakukan dalam acara-acara formal dan Abraham pasti didampingi staf KPK.

Saat ditegaskan soal pernyataan Hasto akan adanya pertemuan elite partai koalisi dengan Abraham, Tjahjo pun memilih tak berkomentar.

"Tanya Pak Hasto saja, elite kan banyak," ucap politisi PDI-P yang kini menjadi Menteri Dalam Negeri itu.

"Bola panas" dari PDI-P

Seperti diberitakan, "bola panas" kini kembali dimainkan oleh PDI-P dengan mengungkap peran Abraham Samad dalam pelaksanaan pemilihan presiden lalu. Plt Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menuding Abraham berbohong tak mengakui tulisan "Rumah Kaca Abraham Samad" yang ada di Kompasiana. Di dalam tulisan itu, diceritakan soal manuver Abraham mendekati PDI-P.

"Memang terjadi pertemuan antara petinggi PDI-P, partai koalisi dengan Abraham Samad. Saya sendiri menjadi saksi pertemuan itu," ujar Hasto di rumah bekas media center di Jalan Cemara, 19, Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis (22/1/2015).

Hasto menyebut, pertemuan antara kekuatan politik pengusung Jokowi sebagai calon presiden dengan Abraham Samad beserta tim yang mengusungnya terjadi lebih dari lima kali. Hasto tidak ingat di mana saja pertemuan berlangsung. Saat itu, Samad menyampaikan keinginannya untuk mendampingi Jokowi sebagai calon wakil presiden. (Baca: Hasto Akui Pertemuan Abraham dengan Para Petinggi Parpol Bahas Cawapres)

Hasto pun meminta agar KPK segera membentuk komite etik untuk kasus ini. "Saya pribadi, Bapak Hendropriyono, dan saksi yang kami miliki dan saat ini menjabat sebagai menteri bersedia menjadi saksi komite etik KPK," lanjutnya. (Baca: PDI-P Minta Dibentuk Komite Etik Usut Manuver Politik Pimpinan KPK)

Pernyataan Hasto ini keluar tak lama setelah Presiden Jokowi menunda pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri karena ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Budi adalah mantan ajudan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri. Semenjak keputusan ini dikeluarkan, PDI-P mengaku kecewa dengan langkah yang diambil Jokowi itu.