- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
MENELUSURI BERITA ABRAHAM SAMAD KPK SEBELUM DAN SETELAH PILKADA/PILPRES
TS
sabaran2011
MENELUSURI BERITA ABRAHAM SAMAD KPK SEBELUM DAN SETELAH PILKADA/PILPRES
Sekarang banyak yang berani kritik KPK namun siapakah dulu yang berani kritik KPK. Dulu sang Pengkritik KPK dikritik, sekarang pengkritik Sang Pengkritik turut mengkritik KPK, bahkan saling membuka boroknya...
Berikut cerita-cerita nya, kalo ada yang punya stock info bisa disharing...;
http://www.sindotrijaya.com/news/det...p#.VMCd0UeUeSo
Jakarta - Wakil Sekjen PKS, Fahri Hamzah mempertanyakan sikap KPK yang lunak jika ada kasus korupsi yang melibatkan kader-kader PDI Perjuangan. Fahri pun mengatakan sikap KPK yang lunak itu adalah bukti yang tidak bisa dibantah.
“Melunaknya sikap KPK terhadap kasus-kasus yang melibatkan kader-kader PDIP itu terbukti kok. KPK tidak berani memaksa mereka untuk datang. Ini dimulai ketika KPK memanggil Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dalam kasus cek pelawat dimana Megawati tidak datang dan KPK tidak bisa memaksanya,” ujar Fahri ketika dihubungi wartawan, Jumat (21/2).
Kasus lainnya menurut Fahri bisa dilihat dalam suap Akil Mochtar dimana salah satu tersangka Hambid Binti terkesan ditutup-tutupi oleh KPK.
“Yang terbaru adalah KPK juga tidak pro aktif menangani kasus impor bus TransJakarta dan BKTB dari Cina yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta yang dipimpin oleh Gubernur Jokowi,” tambahnya.
Khusus mengenai kasus impor bus Cina itu, KPK seharusnya segera memeriksa karena semua unsur kejahatan disana sudah lengkap terpampang di depan mata. "Kasus bus Cina itu sudah sangat nyata segala unsur kejahatan lengkap, tapi KPK toh tetap tidak bergerak untuk memeriksanya. Ini yang menurut saya aneh,” tambahnya.
Kondisi bus yang sering mogok dan terbakar di depan mata dan tetap diimport dalam jumlah ribuan, dan kemudian terbongkar secara kasat mata bahwa mobil yang dibeli dengan harga yang super mahal itu ternyata mobil seken karatan harusnya menurut Fahri sudah bisa dijadikan dasar KPK untuk mengusutnya.
“Itu artinya unsur kejahatan sudah komplit, karena merugikan keuangan negara, ada merugikan kepentingan umum dan bahkan membahayakan nyawa warga negara. Dalam hukum keselamatan rakyat hukum yang tertinggi.Nah kalau sudah begini KPK tetap tidak masuk ada apa?Pasti ada apa-apanya,” jelasnya.
Ditanyakan isu akan dijadikannya Abraham Samad sebagai Jaksa Agung jika PDIP bisa memenangkan pemilu presiden, Fahri menegaskan bahwa dia tidak tahu mengenai hal itu, tapi kehadiran Samad dalam beberapa acara yang digagas oleh PDIP bisa memunculkan macam-macam oleh masyarakat.
"Yah tidak salah dan tidak bisa dilarang kalau kemudian masyarakat menilai ada apa-apanya antara KPK dan PDIP," tegasnya.
vs
http://politik.news.viva.co.id/news/...wakil-presiden
VIVA.co.id - Polemik penetapan tersangka terhadap calon Kapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berbuntut panjang. Tensi politik dari penetapan itu memunculkan skandal lain.
Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Krisyanto, yang mencoba membeberkan skandal lain itu.
Saat jumpa pers yang digelar di Jakarta, Kamis 22 Januari 2015, Hasto secara rinci membeberkan dugaan dendam politik Ketua KPK Abraham Samad terhadap Komjen Budi Gunawan.
Dalam pemaparannya, Hasto menyebut masalah ini bermula pada saat penetapan calon presiden dan wakil presiden yang hendak diusung oleh PDIP pada tahun lalu.
Kala itu, tepatnya tanggal 19 Mei 2014, PDIP bersama partai koalisi lain yakni, Nasional Demokrat, Hanura dan PKPI, sepakat untuk menetapkan Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden mendampingi Joko Widodo.
"Sekitar pukul 00.00 WIB, saya diperintahkan Pak Jokowi untuk menghadap Abraham Samad, untuk menyampaikan hasil putusan kami. Kala itu, Abraham Samad langsung menyebut bahwa kegagalannya menjadi cawapres disebabkan oleh Budi Gunawan," kata Hasto.
Hasto tidak menampik, bila jauh sebelumnya memang ada komunikasi politik antara tim pemenangan Joko Widodo dengan tim dari Abraham Samad untuk menjadikan keduanya sebagai capres dan cawapres. Namun, kalkulasi politik saat itu memaksa nama Abraham Samad harus dicoret dari penjaringan calon pendamping Joko Widodo.
Kata Hasto, komunikasi dengan tim Abraham Samad dilakukan lebih dari lima kali, dan dimotori oleh dua oknum yang sama-sama berinisial D.
"Keduanya mengaku orang dekat Abraham Samad. Tapi apakah ini ada dendam atau tidak, kami tidak ingin menyimpulkannya. Kami tidak ada kaitannya dengan tendensi apapun. Kami cuma ingin menyampaikan fakta sesungguhnya," ujar Hasto.
Berikut cerita-cerita nya, kalo ada yang punya stock info bisa disharing...;
http://www.sindotrijaya.com/news/det...p#.VMCd0UeUeSo
Jakarta - Wakil Sekjen PKS, Fahri Hamzah mempertanyakan sikap KPK yang lunak jika ada kasus korupsi yang melibatkan kader-kader PDI Perjuangan. Fahri pun mengatakan sikap KPK yang lunak itu adalah bukti yang tidak bisa dibantah.
“Melunaknya sikap KPK terhadap kasus-kasus yang melibatkan kader-kader PDIP itu terbukti kok. KPK tidak berani memaksa mereka untuk datang. Ini dimulai ketika KPK memanggil Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dalam kasus cek pelawat dimana Megawati tidak datang dan KPK tidak bisa memaksanya,” ujar Fahri ketika dihubungi wartawan, Jumat (21/2).
Kasus lainnya menurut Fahri bisa dilihat dalam suap Akil Mochtar dimana salah satu tersangka Hambid Binti terkesan ditutup-tutupi oleh KPK.
“Yang terbaru adalah KPK juga tidak pro aktif menangani kasus impor bus TransJakarta dan BKTB dari Cina yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta yang dipimpin oleh Gubernur Jokowi,” tambahnya.
Khusus mengenai kasus impor bus Cina itu, KPK seharusnya segera memeriksa karena semua unsur kejahatan disana sudah lengkap terpampang di depan mata. "Kasus bus Cina itu sudah sangat nyata segala unsur kejahatan lengkap, tapi KPK toh tetap tidak bergerak untuk memeriksanya. Ini yang menurut saya aneh,” tambahnya.
Kondisi bus yang sering mogok dan terbakar di depan mata dan tetap diimport dalam jumlah ribuan, dan kemudian terbongkar secara kasat mata bahwa mobil yang dibeli dengan harga yang super mahal itu ternyata mobil seken karatan harusnya menurut Fahri sudah bisa dijadikan dasar KPK untuk mengusutnya.
“Itu artinya unsur kejahatan sudah komplit, karena merugikan keuangan negara, ada merugikan kepentingan umum dan bahkan membahayakan nyawa warga negara. Dalam hukum keselamatan rakyat hukum yang tertinggi.Nah kalau sudah begini KPK tetap tidak masuk ada apa?Pasti ada apa-apanya,” jelasnya.
Ditanyakan isu akan dijadikannya Abraham Samad sebagai Jaksa Agung jika PDIP bisa memenangkan pemilu presiden, Fahri menegaskan bahwa dia tidak tahu mengenai hal itu, tapi kehadiran Samad dalam beberapa acara yang digagas oleh PDIP bisa memunculkan macam-macam oleh masyarakat.
"Yah tidak salah dan tidak bisa dilarang kalau kemudian masyarakat menilai ada apa-apanya antara KPK dan PDIP," tegasnya.
vs
http://politik.news.viva.co.id/news/...wakil-presiden
VIVA.co.id - Polemik penetapan tersangka terhadap calon Kapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berbuntut panjang. Tensi politik dari penetapan itu memunculkan skandal lain.
Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Krisyanto, yang mencoba membeberkan skandal lain itu.
Saat jumpa pers yang digelar di Jakarta, Kamis 22 Januari 2015, Hasto secara rinci membeberkan dugaan dendam politik Ketua KPK Abraham Samad terhadap Komjen Budi Gunawan.
Dalam pemaparannya, Hasto menyebut masalah ini bermula pada saat penetapan calon presiden dan wakil presiden yang hendak diusung oleh PDIP pada tahun lalu.
Kala itu, tepatnya tanggal 19 Mei 2014, PDIP bersama partai koalisi lain yakni, Nasional Demokrat, Hanura dan PKPI, sepakat untuk menetapkan Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden mendampingi Joko Widodo.
"Sekitar pukul 00.00 WIB, saya diperintahkan Pak Jokowi untuk menghadap Abraham Samad, untuk menyampaikan hasil putusan kami. Kala itu, Abraham Samad langsung menyebut bahwa kegagalannya menjadi cawapres disebabkan oleh Budi Gunawan," kata Hasto.
Hasto tidak menampik, bila jauh sebelumnya memang ada komunikasi politik antara tim pemenangan Joko Widodo dengan tim dari Abraham Samad untuk menjadikan keduanya sebagai capres dan cawapres. Namun, kalkulasi politik saat itu memaksa nama Abraham Samad harus dicoret dari penjaringan calon pendamping Joko Widodo.
Kata Hasto, komunikasi dengan tim Abraham Samad dilakukan lebih dari lima kali, dan dimotori oleh dua oknum yang sama-sama berinisial D.
"Keduanya mengaku orang dekat Abraham Samad. Tapi apakah ini ada dendam atau tidak, kami tidak ingin menyimpulkannya. Kami tidak ada kaitannya dengan tendensi apapun. Kami cuma ingin menyampaikan fakta sesungguhnya," ujar Hasto.
Diubah oleh sabaran2011 22-01-2015 13:52
0
1.5K
10
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan