PDIP beberkan kelakuan Abraham Samad tak selalu bersih..
Quote:
Merdeka.com - Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka terus menuai kontroversi.
Bahkan, Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal (Plt Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengaku kecewa dengan penetapan tersebut.
Hasto mengritik tajam penetapan tersebut bahkan menyebut KPK tak bisa lepas dari kepentingan politik.
Tak hanya itu, Hasto juga membeberkan tindak tanduk Abraham Samad yang berupaya melakukan pendekatan agar dipilih PDIP sebagai Wakil Presiden.
"Kepada Bapak Abraham Samad yang memimpin institusi yang sangat besar dan dipercaya publik kami harapkan untuk berani mengakui bahwa banyak pertemuan yang dilakukan, sekurang-kurangnya dengan para petinggi kedua partai politik PDIP dan NasDem, dalam kaitannya dengan proses pencalonan beliau sebagai calon wakil presiden pada pemilu presiden 2014 lalu adalah benar dan hal tersebut atas inisiatif tim sukses Bapak Abraham Samad yang berinisial D," ungkap Hasto dalam konferensi pers di eks Posko Pemenangan Jokowi-JK, Jl Cemara No. 19, Jakarta, Kamis (22/1).
Menurut Hasto, selama ini KPK belum bisa melepaskan diri dari kepentingan politik di Tanah Air.
Misalnya, kasus Sprindik yang bocor ke publik, memanfaatkan beberapa momentum dalam menetapkan tersangka, seperti ulang tahun, akan diangkat sebagai pejabat tertentu, hingga politik drama.
"Akibatnya, karena kepentingan politik oknum di dalamnya, maka penanganankorupsi besar menjadi kurang tertangani dengan baik," lanjut Hasto.
Seperti diketahui, sebelumnya dalam Kompasiana dengan tulisan berjudul 'Rumah Kaca Abraham Samad' dibeberkan pertemuan Samad dengan petinggi PDIP.
Tercatat ada 6 kali pertemuan membahas soal calon wakil presiden. Dalam tulisan itu disebutkan Samad marah besar saat Budi Gunawan sukses menggolkan Jusuf Kalla menjadi cawapres dan menyingkirkan Abraham Samad.
Beberapa hari terakhir akun di Kompasiana yang menyebut dirinya sebagai Sawito Kartowibowo membuat heboh perpolitikan nasional melalui sebuah artikel berjudul "Rumah Kaca Abraham Samad," yang pada intinya menulis bahwa dia memiliki bukti bahwa Abraham Samad sang ketua KPK telah bertemu dengan perwakilan PDIP sebanyak enam kali guna memuluskan pencalonan dirinya sebagai cawapres Jokowi; dan keputusan KPK menetapkan Komjend Budi Gunawan sebagai tersangka ada hubungan dengan dendam Samad yang gagal menjadi cawapres karena Budi Gunawan sukses mencomblangi Jusuf Kalla dengan Jokowi.
Dari segi nama hampir dapat dipastikan Sawito Kartowibowo adalah bukan nama asli penulis sebab nama Sawito adalah nama seorang saudara jauh Soekarno yang pernah berhasil membuat beberapa tokoh politik terkenal seperti Bung Hatta menandatangani dokumen pemberontakan terhadap Presiden Soeharto. Sawito sendiri kemudian diadili dan dipenjara sampai Presiden Gus Dur memberikan abolisi dan rehabilitasi kepada namanya puluhan tahun setelah Sawito keluar dari penjara. Kemudian dari segi substansi, ambisi Abraham Samad untuk menjadi cawapres Jokowi sesungguhnya bukan rahasia, bahkan KPK hampir melaksanakan sebuah sidang kode etik terhadap Abraham Samad, namun dibatalkan tanpa sebab yang diketahui.
Menurut saya sekalipun benar Abraham Samad mempolitisasi KPK untuk meraih ambisi politiknya, hal tersebut tidak menjadi masalah; karena tindakan demikian tidak berbeda dari perbuatan Jokowi mempolitisasi jabatan Gubernur DKI demi ambisinya menjadi Presiden Republik Indonesia atau perbuatan Jusuf Kalla mempolitisasi jabatan sebagai Ketua PMI dan Ketua Dewan Masjid Indonesia untuk membuat namanya tetap relevan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden Republik Indonesia. Mari kita hentikan semua kemunafikan ini, karena bila Jokowi dan Jusuf Kalla mempolitisasi jabatan mereka demi kepentingan pribadi, maka mengapa Abraham Samad tidak boleh? Saya tidak setuju dengan perbuatan mereka tapi tidak adil bila Abraham Samad dihukum hanya karena dia melakukan apa yang juga dilakukan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang terhormat.
Jadi buat saya yang menarik dari tulisan akun Sawito Kartowibowo bukan informasi yang ada di dalam artikel, melainkan siapa dan untuk siapa Sawito Kartowibowo memojokan Abraham Samad? Yang menarik tentu saja tulisan tersebut meluncur pada saat bersamaa dengan serangan-serangan lain terhadap KPK dan Abraham Samad, seperti foto Samad dengan putri Indonesia; gugatan pra peradilan dari Budi Gunawan dan Polri terhadap penetapan tersangka; penggantian Kabareskrim yang dekat dengan KPK; laporan ke kejaksaan agung oleh Polri yang mana Jaksa Agung berasal dari NasDem, partai pendukung Jokowi yang getol memaksakan Budi Gunawan menjadi Kapolri, dan lain sebagainya.
Dari beberapa faktor dan variabel yang ada di lapangan, maka saya melihat sama seperti iklan orbituari Jokowi atau iklan RIP Jokowi yang menghebohkan dan sempat dituduhkan kepada kubu Prabowo yang ternyata dilakukan oleh kubu Jokowi sebagai bagian play victim atau politik dizolimi, demikian pula semua serangan terhadap Abraham Samad termasuk dari akun Sawito Kartowibowo ini bukanlah bersifat sporadis melainkan bagian dari sebuah serangan yang sangat masif, terstruktur dan rapi untuk menghancurkan karir Abraham Samad dan dilakukan oleh kubu Jokowi dengan sepengetahuan Jokowi.
Motivasi atas dendam Jokowi tentu tidak jauh dari tindakan Abraham Samad menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka kasus rekening gendut menjelang pengangkatan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Perbuatan Samad ini sekalipun sesuai dengan kewenangannya sebagai Ketua KPK dapat dianggap telah mempermalukan Jokowi di depan umum. Bagi orang Jawa dipermalukan di depan umum adalah hal yang sulit diterima, apalagi bagi Jokowi yang pada dasarnya adalah seorang pendendam yang tidak akan memaafkan musuhnya sampai membalas dendam.
Sifat pendendam Jokowi bukanlah pepesan kosong. Bukankah dia memenjarakan anak seorang tukang sate miskin dan bodoh hanya karena yang bersangkutan mengkritiknya di facebook ketika pilpres? Bukankah Jokowi memecat Jenderal Polisi Sutarman dan Kabareskrim hanya karena mereka tidak melanjutkan kriminalisasi terhadap Obor Rakyat yang menimbulkan kemarahan besar dalam diri Jokowi? Bukan kebetulan tentu bila sehari sesudah dilantik, tiba-tiba Kabareskrim baru yang teman baik Budi Gunawan itu langsung mengirim berkas Obor Rakyat ke Kejaksaan Agung dan tidak seperti kasus lain, lembaga negara yang dipimpin kader NasDem itu segera menetapkan hari sidang adalah satu minggu sejak berkas diterima.
Belum lagi kita harus menghitung bagaimana Jokowi menghancurkan Golkar dan PPP sekedar karena kedua partai tersebut konsisten menolak bergabung dengan KIH dan bagaimana Jokowi dengan melanggar putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung bahwa perkara Lapindo adalah bencana alam dan bukan salah Lapindo sehingga penanggulangannya harus dibiayai oleh negara dan mengabaikan fakta selain Bakrie, pemegang saham Lapindo ada tiga pihak dengan mencoba memaksa Aburizal Bakrie mengganti dana talangan Lapindo atau aset akan disita. Lalu ada juga RAPBD daerah pendukung Prabowo seperti Jawa Barat, Sumatera Barat, Aceh dll yang disunat habis-habisan oleh Mendagri dari PDIP. Ini baru 100 hari. Bisa anda bayangkan dalam lima tahun berapa banyak korban gendam Jokowi akan berjatuhan? Luar biasa bukan?
Berdasarkan apa yang sudah diuraikan di atas maka saya tidak memiliki kesangsian bahwa saat ini Abraham Samad sedang menjadi korban pelampiasan dendam dari Jokowi, sang diktator otoriter itu dan adalah bodoh bila kita justru mendukung pelemahan KPK karena itu sama saja kita memakan perangkap yang dipasang Jokowi.
KPK adalah superbody. Lembaga pengawas paling hebat kekuasaannya di negeri ini. Nyaris tidak ada yang nengontrol. Saking superpowernya, hakim yang tidak mengabulkan tuntutannyapun diusut dan dijebloskan ke penjara.
Lantas siapa yang mengawasi dan mengontrol ? Diaudit keuangannyapun tidak. Apa jadinya kalau terhadap lembaga superpower macam itu pengawasannya diserahkan pada dirinya sendiri.
Walaupun belum dilembagakan, tapi kritik masyarakat melakui saluran parpol atw lembaga lainnya diperlukan. Dan ke depan harus diatur secara jelas dan tegas melalui undang-undang untuk mencegah kisruh seperti ini.
Jangan biarkan di negeri ini terbentuk "rezim diktator hukum" ……
Silakan tanya aj lembaga apa yg skrng plng dipercaya rakyat? Gila neh kasian KPK dr dl jd sasaran tembak aj, skrng PDIP lg menggiring Opini, gara2 presiden nya kaga jelas ngk cpt diselesai in ni masalah KPK VS Polri jd merembet kemana mana..
Anda akan meninggalkan Berita dan Politik. Apakah anda yakin?
Lapor Hansip
Semua laporan yang masuk akan kami proses dalam 1-7 hari kerja. Kami mencatat IP pelapor untuk alasan keamanan. Barang siapa memberikan laporan palsu akan dikenakan sanksi banned.
