Di tengah kunjungannya ke Karawang, Jawa Barat, dalam rangka meninjau desa binaan Universitas Gajah Mada, Menteri Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal Marwan Jafar menerima aduan dari sejumlah warga setempat. Warga mengadu hendak diusir karena tinggal di tanah milik oleh PT Kereta Api Indonesia.

Kedatangan Marwan ke Dusun Kerajaan Satu, Desa Gintungkerta, Kecamatan Klari, Karawang, Jawa Barat, Rabu (21/1/2015), siang, disambut masyarakat secara histeris. Beberapa dari mereka terlihat menitikkan air mata kala Marwan mengajak mereka berdialog di aula desa.

"Saya dapat laporan, kalau desa ini akan digusur, ya? Sudah berapa tahun bapak-ibu tinggal di sini?" tanya Marwan kepada warga.

Salah seorang warga, Hadi Kusnadi mengatakan, warga sudah menempati dusun itu selama 10 hingga 25 tahun. Namun, sejak beberapa waktu lalu, PT KAI meminta agar warga di sana untuk meninggalkan tempat itu.

"Mohon Pak Menteri, kalau bisa kami ingin tinggal di sini. Banyak warga yang bahkan sudah berketurunan di sini. Kalau memang harus nyicil kami siap," kata Hadi.

Marwan mengatakan akan segera berkomunikasi dengan PT KAI untuk mencari solusi terbaik dalam masalah ini. Menurut dia, meskipun tanah yang ditinggali warga adalah tanah milik negara, pemerintah tidak dapat sewenang-wenang terhadap mereka.

"Jika ada pihak-pihak yang melakukan penggusuran dengan cara tidak manusiawi harus dihentikan," katanya.