Jakarta -Anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyoroti pengajuan suntikan dana segar kepada 35 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) senilai Rp 48,01 triliun.

Menteri BUMN Rini Soemarno mendapat banyak kritik terkait pengajuan izin Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk tahun anggaran 2015 ini. Protes pertama datang dari Anggota Banggar bernama Sukur Nababan.

Menurutnya, memperbesar BUMN bukan dengan jalan menambah modal negara. Persoalan utama di BUMN ialah tidak kompetennya direksi yang dipilih sehingga membuat BUMN tidak berkembang.

"Saya sangat paham BUMN. Problem bukan modal tapi problem BUMN kita karena salah urus. Direksi nggak punya kapabilitas. Harapan saya sebagai menteri baru, tempatkan direksi BUMN yang punya kapabilitas dan pahami BUMN," kata Sukur saat rapat kerja di Ruang Banggar, DPR Senayan, Jakarta, Selasa (20/1/2015).

Kedua, ia menyoroti para BUMN penerima PMN. Menurutnya, ada BUMN penerima PMN yang justru ada yang tidak fokus pada lini bisnis sehingga pemberian suntikan dana segar bisa tidak tepat sasaran.

"Kedua ialah fokus BUMN. RNI akan kita berikan PMN, dalam tempo sama direksi akan diversifikasi bisnis ke properti. Dia nggak fokus," jelasnya.

Ada juga kritikan dialamatkan kepada beberapa BUMN go public penerima PMN. Suntikan dana segar harus dipertanyakan karena kepemilikan sudah tidak 100% dikuasai oleh negara.

Jakarta -Anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyoroti pengajuan suntikan dana segar kepada 35 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) senilai Rp 48,01 triliun.

Menteri BUMN Rini Soemarno mendapat banyak kritik terkait pengajuan izin Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk tahun anggaran 2015 ini. Protes pertama datang dari Anggota Banggar bernama Sukur Nababan.

Menurutnya, memperbesar BUMN bukan dengan jalan menambah modal negara. Persoalan utama di BUMN ialah tidak kompetennya direksi yang dipilih sehingga membuat BUMN tidak berkembang.

"Saya sangat paham BUMN. Problem bukan modal tapi problem BUMN kita karena salah urus. Direksi nggak punya kapabilitas. Harapan saya sebagai menteri baru, tempatkan direksi BUMN yang punya kapabilitas dan pahami BUMN," kata Sukur saat rapat kerja di Ruang Banggar, DPR Senayan, Jakarta, Selasa (20/1/2015).

Kedua, ia menyoroti para BUMN penerima PMN. Menurutnya, ada BUMN penerima PMN yang justru ada yang tidak fokus pada lini bisnis sehingga pemberian suntikan dana segar bisa tidak tepat sasaran.

"Kedua ialah fokus BUMN. RNI akan kita berikan PMN, dalam tempo sama direksi akan diversifikasi bisnis ke properti. Dia nggak fokus," jelasnya.

Ada juga kritikan dialamatkan kepada beberapa BUMN go public penerima PMN. Suntikan dana segar harus dipertanyakan karena kepemilikan sudah tidak 100% dikuasai oleh negara

sumber

kali ini saya setuju sama DPR, jangan main suntik dana segar aza. harus diteliti dulu bagaimana perusahaan dan manajemennya

indonesia buntung klo perusahaannya rugi terus

lebih baik dananya dialihkan ke infrastruktur aza, Rp. 48 Triliun adalah dana yang besar, pemerintah harus berpihak pada kepentingan rakyat bukan kepentingan pemegang modal saja