intelijen – Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla terlihat bermain-main dengan harga BBM tanpa melihat dampaknya bagi sektor ekonomi dan sosial. Rakyat telah menjadi kelinci percobaan. Rakyat juga akan berada dalam ketidakpastian.

Pernyataan itu disampaikan peneliti Indonesia For Global Justice (IGJ) Salamuddin Daeng dalam pernyataannya kepada intelijen (19/01). Menurut Salamuddin, harga BBM yang telah diturunkan Pemerintahan Jokowi ternyata masih lebih tinggi dibandingkan dengan harga BBM di akhir Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Padahal harga minyak mentah sudah jauh merosot dibandingkan era SBY.

“Tampaknya pemerintahan Jokowi akan terus bermain main dengan harga BBM tanpa melihat dampaknya terhadap ekonomi dan sosial, seperti harga harga, upah, pendapatan masyarakat, dan juga keuangan perusahaan. Tampaknya, rakyat memang akan jadi kelinci percobaan dan akan berada dalam ketidakpastian,” tegas Salamuddin.

Salamuddin Daeng juga meminta Pemerintahan Jokowi tidak membohongi rakyat terkait fluktuasi harga BBM. “Apakah harga yang ditetapkan Jokowi sekarang sudah benar, jujur, rasional? Sepertinya perlu dipertanyakan. Mengingat harga minyak mentah yang jatuh pada tingkat terendah,” tantang Salamuddin.

Berdasarkan hitungan harga minyak dunia, Salamuddin menjelaskan, saat ini harga minyak mentah sebesar 48 USD/barel (1 barel 159 liter). Di Indonesia biaya lifting, kilang dan transfortasi (LRT) 24.1 USD, nilai tukar Rp. 12.000/USD dan pajak dikenakan 15 %. Seharusnya, harga BBM per liter tepatnya Rp. 6.431/liter. Jika ditambah dengan subsidi Rp. 81,8 triliun (APBNP 2015), maka harga jual BBM adalah sebesar Rp. 4.700/liter.

“Harga tersebut sudah merupakan harga tertinggi, karena Jokowi sudah mengurangi subsidi lebih dari Rp. 200 triliun, tanpa persetujuan DPR (Sebagaimana APBN 2015). Jika Jokowi menggunakan UU APBN 2014 tentang APBN 2015, maka nilai subsidi BBM seluruhnya setara dengan 51 juta kiloliter BBM. Artinya semua rakyat Indonesia bisa mendapatkan BBM subsidi secara gratis,” pungkas Salamuddin

Dahsyat