Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon menuduh Komisi Pemberantasan Korupsi menggunakan abuse of power atas penetapan tersangka Kepala Kepolisian RI terpilih, Komisaris Jenderal Budi Gunawan. KPK menetapkan Budi sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi sesaat setelah Jokowi mengusulkan namanya ke DPR.

"Ini kasus lama, 2006, mengapa baru sekarang. Sudah sembilan tahun berjalan, kenapa baru sekarang?" ujar Fadli di Istana Negara, Senin, 19 Januari 2015.

Menurut Fadli, KPK menerapkan standar ganda dalam penetapan tersangka. Ia mencontohkan, ada tersangka yang telah ditetapkan lebih dari setahun tapi penyidikannya menggantung. Ia mempertanyakan kelanjutan kasus yang menjerat Jero Wacik, Sutan Bhatoegana, dan Suryadharma Ali, "Bisa jadi, (KPK) jadi alat permainan politik," katanya.

Fadli memastikan DPR akan mengevaluasi kinerja KPK. Sebab, ia menilai, selama ini, KPK tak terkontrol. "Bagaimana prosedur ditetapkan tersangka, bagaimana orang bisa disadap? Masak, selama ini yang bisa evaluasi hanya Tuhan," ujarnya.

Setali tiga uang dengan Fadli, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno mempermasalahkan etika KPK dalam penetapan status tersangka. "Ini aneh. Kenapa status tersangka ditetapkan saat dia (Budi) dicalonkan menjadi Kepala Polri? Padahal sudah lama kejadiannya, ketika dia bintang satu," tuturnya.

Jumat lalu, Presiden Joko Widodo mengeluarkan dua keputusan presiden terkait dengan Kepala Polri. Pertama, memberhentikan Jenderal Sutarman sebagai Kapolri. Kedua, mengangkat Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai Pelaksana Tugas Kapolri. Sedangkan pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan ditunda hingga proses hukumnya selesai. Budi ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.


SUMBER