Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno bersama puluhan direksi BUMN menghadiri rapat kerja di Komisi VI DPR. Rini dicecar salah satu anggota soal wacana penjualan gedung kantor Kementerian BUMN.

Acara raker yang dibuka pukul 10.10 WIB ini, dimulai dengan perkenalan anggota Komisi VI DPR, kemudian dilanjutkan oleh perkenalan pejabat Kementerian BUMN.

"Saya sendiri Ketua Komisi VI Hafisz Tohir. Saya persilakan Bu Menteri perkenalkan anggota baru, kemudian jelaskan visi dan misi," kata Ketua Komisi VI Hafisz di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2015).

Rini pun menjelaskan kedatangannya bersama puluhan Direksi BUMN. Sebelum menjelaskan beberapa hal, Rini meminta maaf karena baru sempat menghadiri undangan raker bersama Komisi VI DPR.

"Raker ini dilaksanakan saat momentum sangat tepat. Mohon maaf saya, pada undangan yang pertama kami tidak hadir. Sebagai Menteri BUMN akan beri penjelasan kebijakan srategis pemerintah terkait BUMN," ujarnya.

Saat melanjutkan penjelasan, Rini langsung memperoleh interupsi dari Anggota Komisi VI yakni Nasril Bahar. Nasril meminta izin kepada pimpinan sidang untuk menanyakan wacana penjualan Gedung Kementerian BUMN di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

"Kami meja legislatif ingin minta klarifikasi terhadap statement Bu Menteri bulan lalu, yakni keinginan Menteri BUMN untuk jual aset gedung. Tentu ini bahan pemikiran, apakah ini bagian dari visi misi ke depan," jelasnya.
Mendengar permintaan ini, pimpinan sidang meminta Menteri BUMN untuk menjelaskan maksud penjualan aset BUMN.

Rini, kepada anggota Komisi VI menegaskan, Gedung Kementerian BUMN tidak akan dijual. Gedung BUMN hanya akan disewakan dengan Kementerian/Lembaga atau BUMN yang selama ini masih menyewa gedung. Rini ingin agar Kementerian BUMN memperoleh tambahan pendapatan untuk membiayai perawatan dan operasional gedung.

Selama ini, beban operasional perawatan Gedung Kementerian sangat tinggi, karena sistem kelistrikan yang lama serta jumlah karyawan BUMN tidak besar sehingga banyak ruang di BUMN yang kosong.

"Perlu diperjelas kalau ada kesepalahpahaman. Letak Gedung Kementerian BUMN di ring 1, itu nggak bisa dijual ke swasta atau mana pun. Tujannya kami punya 22 lantai yang seluruh karyawan BUMN total 260 orang sehingga sangat tidak efisien. Kami sebetulnya tawarkan ke pihak K/L (kementerian/lembaga) untuk sewa di tempat kami," ujarnya.

Setelah mendengarkan penjelasan ini, Wakil Ketua Komisi VI Azam Azman Natawijaya menyebut, perjelasan Rini berbeda saat pertama kali melontarkan wacana penjualan Gedung Kementerian BUMN.

"Apa yang sampaikan sekarang dan dulu berbeda," jelasnya.

Mendengar Rini menjadi sasaran interupsi, Anggota Komisi VI dari Fraksi PDIP Aria Bima membela sang Menteri BUMN. "Tolong pimpinan tegas," mintanya.

http://m.detik.com/finance/read/2015/01/19/113737/2807004/4/dicecar-dpr-menteri-rini-gedung-bumn-tidak-dijual-tapi-disewakan

Mencla-mencle, persis bosnya. Makanya, sebelum mengeluarkan statemen mbok ya dipikir dulu. Setelah ketahuan dan dicecar, baru deh jurus ngelesnya keluar