JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta
Basuki Tjahaja Purnama menegaskan,
perlawanan dia terhadap DPRD terkait usulan
anggaran "siluman" sebesar Rp 8,8 triliun di
Rancangan APBD (RAPBD) DKI 2015 tidak akan
mengganggu hubungan eksekutif dengan
legislatif. Ia pun tak mempermasalahkan jika
nantinya DPRD DKI menolak membahas APBD
2015.
"Memang gue pikirin kalau dia (DPRD) enggak
mau bahas (anggaran)? Kita tes aja , di
Indonesia kan belum pernah terjadi Gubernur
lawan DPRD," tegas Basuki, di gedung Smesco,
Jakarta, Minggu (18/1/2015).
Anggaran "siluman" yang ditengarai usulan
DPRD itu dinamakan anggaran visi dan misi.
Dana senilai Rp 8,8 triliun itu terdiri dari
sosialisasi SK Gubernur dan pengadaan barang
di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI.
Melihat adanya anggaran "siluman" ini, Basuki
pun langsung mencoret kegiatan fiktif tersebut.
"Ini di DPRD sudah tidak ada lagi Koalisi
Indonesia Hebat atau Koalisi Merah Putih, yang
ada Koalisi Duit Hebat. Ya, sudahlah kalau
anggaran enggak mau dibahas, DKI pakai
anggaran tahun lalu saja," kata pria yang
akrab disapa Ahok ini.
Sebelumnya diinformasikan, Gubernur Basuki
geram mengetahui munculnya anggaran tidak
sesuai yang merupakan pokok pikiran (pokir)
DPRD DKI kepada SKPD DKI sebesar Rp 8,8
triliun pada RAPBD DKI 2015. Atas sikap DPRD
yang masih mengajukan anggaran tersebut,
pria yang akrab disapa Ahok itu pun bahkan
bakal membentuk dua kubu.
"Hari Senin saya bikin dua kubu, kubu yang
mau ikut saya dan kubu yang tidak terima
anggarannya saya coret, kalau APBD tidak mau
dibahas ya saya gunakan APBD 2014 saja. Jadi,
anggota DPRD yang mau dukung saya gunakan
APBD 2014, datang ke Balaikota. (Anggota
DPRD) yang enggak mau dukung saya, enggak
usah datang ke Balaikota, ribut saja sudah
sama saya," tukas Basuki.
Sikap Basuki yang mencoret anggaran "siluman"
itu ditengarai jadi penyebab DPRD batal
menggelar paripurna pada Jumat (16/1/2015)
lalu. Sedianya pada hari itu, Basuki
menyampaikan pidato jawaban atas pandangan
umum fraksi-fraksi DPRD DKI dalam paripurna
RAPBD 2015. Apabila pembahasan APBD ini
sesuai jadwal yang berlaku, maka pengesahan
APBD akan dilaksanakan pada 23 Januari 2015.
Atas keterlambatan pengesahan APBD ini,
Pemprov DKI mendapat surat teguran dari
Kemendagri. Seharusnya, Pemprov DKI sudah
menyerahkan APBD yang telah disahkan oleh
DPRD DKI paling lambat 31 Desember 2014 lalu.

http://megapolitan.kompas.com/read/2...nur.Lawan.DPRD

kita liat siapa yg akan menang