Human Right Watch International mengecam keputusan Presiden Joko Widodo melaksanakan hukuman mati bagi enam terpidana kasus Narkoba.

Komisioner Human Right Watch (HRW), Phelim Kine mengatakan Presiden Jokowi munafik dalam melaksanakan pidana hukuman mati pada para tersangka narkoba.

Sebab, hal tersebut melanggar Hak Hidup Manusia yang merupakan salah satu Hak Asasi Manusia yang tidak bisa diganggu gugat.

Kine mengatakan saat ini Indonesia saja sedang memperjuangkan beberapa nama warga negara Indonesia yang terancam mendapatkan hukuman mati di negara seperti Arab Saudi.

Indonesia berusaha sangat keras agar eksekusi mati terhadap tiga warga negara yang bekerja menjadi TKI disana tidak dieksekusi. Beberapa cara ditempuh oleh Indonesia, selain hubungan diplomatis juga uang pembebasan.

Ia menyesalkan sikap Indonesia yang tidak kooperatif dalam menegakkan eksekusi hukuman mati.

Sebab, pemerintah negara Brazil pada awal Januari silam sudah melayangkan surat kepada Presiden Jokowi untuk bisa memberikan kebijakan pada salah satu warga negara Brazil, Marco Archer Moreira agar bisa ditahan saja di Brazil, namun permohonan kebijakan ini tak bersambut baik.

"Pemerintah Indonesia mendesak arab saudi untuk mengabulkan grasi pada TKI di Arab. Tapi malah mengabaikan permohonan kebijakan dari Brazil dan tetap menjalankan eksekusi mati. Ini munafik," ujarnya, Ahad (18/1).

Kine mengatakan Komite Hak Asasi Manusia, PBB mengutuk penggunaan hukuman mati pada kasus narkoba. Kalaupun ada hukuman mati itu berlaku pada kejahatan luar biasa yang mengakibatkan kematian, sampai pada penghapusan ras (genosida).

Ia berharap Indonesia harusnya bisa lebih mempertimbangkan lagi soal eksekusi hukuman mati ini, dan bergabung dalam bagian negara yang sudah menghapuskan pidana hukuman nati sebagai final justice.

http://m.republika.co.id/berita/nasi...okowi-munafik#

Komentar

HAM??? HRW???

kayak ente tidak munafik aja!