TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan memperbaiki tata niaga pasar jika harga bahan makanan tidak menyesuaikan dengan turunnya harga bahan bakar minyak. Deputi Bidang Koordinasi Fiskal dan Moneter Kementerian Koordinator Perekonomian, Bobby Hamzah Rafinus mengatakan pihaknya akan mengkaji terlebih dahulu penyebab harga pangan tidak turun, seperti karena komoditas tersebut dikuasai pedagan besar dan bermasalah di bagian produksi.

"Kami petakan dulu masalahnya baru mengambil langkah-langkah," katanya saat dihubungi, Sabtu 17 Januari 2015.

Pemerintah, kata dia, akan mengatur struktur pasar jika pasokan pangan dikuasai pedagang besar. "Kami lihat tata niaga itu biasanya berhadapan dengan oligopoli, yang mengusai pasar 5 hingga 10 orang," katanya. Oleh karena itu, harga barang tidak dapat keluar dari harga yang para pedagang tersebut atur. (Baca: Harga BBM Turun, Pedagang Ogah Turunkan Harga)

Dia mengatakan Menteri Koordinator bidang perekonomian akan mengambil langkah agar pelaku usaha di sektor tersebut semakin banyak. Hal itu dapat dilakukan dengan pemberian insentif pajak atau tarif agar para pedagang lain dapat berkembang di sektor itu."Kami akan lihat dulu dan dalami masalahnya. Kira-kira apa untuk kebijakan yang terbaik,"katanya.

Setelah mendapatkan kesimpulan, pemerintah akan membahas masalah itu dengan menggelar rapat koordinasi para menteri ekonomi, seperti Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian. Rapat ini diperlukan untuk mendiskusikan kebijakan yang akan diambil pemerintah.

"Jika penyebabnya adalah (monopoli) pedagang besar akan lebih mudah solusinya. Mereka dikumpulkan dan Menteri Perdagangan akan membicarakan dari hati ke hati," katanya. (Baca:Harga BBM Naik-Turun, YLKI: Masyarakat Kini Pasrah)

Pemerintah mengakui tidak memiliki instrumen langsung untuk menjaga harga barang agar target deflasi tercapai di bulan Januari ini. Bobby mengatakan pemerintah tidak memasuki pasar secara keseluruhan karena menganut sistem pasar bebas yang berkeadilan. "Hanya komoditas seperti beras, gula, jagung (yang diatur pemerintah), komoditas lain kami serahkan ke pasar karena di luar jangkauan pemerintah," katanya.

Pemerintah, kata dia, hanya bisa mendorong kepastian suplai barang komoditas agar tetap terjaga untuk mendukung harga. Meski begitu dia mengakui, faktor pembentuk harga bukanlah dari sisi suplai saja. Akan tetapi faktor lain seperti biaya angkutan.
Bobby mengakui harga barang susah turun tetapi mudah melambung tinggi. Apalagi setelah harga tinggi, para pedagang sulit menurunkan barang jualannya. "Itulah karakteristik pedagang kita. Pemerintah hanya bisa mengimbau menurunkan harga setelah BBM dan elpiji turun," katanya.

Pemerintah, kata dia, mengimbau para pedagang melalui pemerintah daerah agar mau menurunkan harga barang. Dia mencontohkan hal yang dapat dijangkau pemerintah daerah seperti menurunkan tarif angkutan kota setelah naik 30 persen pada November tahun lalu. Bobby berharap karakteristik masyarakat berubah dan menurunkan harga barang setelah harga BBM dilepas ke pasar untuk menyesuaikan harga keekonomiannya. (Baca:BBM Turun, Organda: Tarif Angkutan Bisa Turun)

Dia menyebut perubahan harga Semen Indonesia adalah contoh yang bagus untuk memicu harga barang turun. Sebagai price leader, turunnya Semen Indonesia diharapkan membuat produsen semen lain mengikutinya agar barang produksinya tetap laku di pasaran.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menurunkan harga semen setelah menurunkan harga bahan bakar minyak. Harga semen buatan PT Semen Indonesia diturunkan Rp 3.000 per sak. Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan meski tak masuk ke dalam harga yang diatur pemerintah, sebagai pemilik saham terbesar di perusahaan itu, pemerintah bisa meminta perusahaan plat merah tersebut menurunkan harga. Kebijakan ini dilakukan agar harga semen turun menyesuaikan harga bahan bakar minyak yang sudah turun kedua kalinya.