JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, mengatur negara tak jauh berbeda dengan mengatur perusahaan. Jika perusahaan kesulitan keuangan, maka anggarannya akan diperketat, begitu pun dengan negara. Oleh karena itu, pemerintah pun mengeluarkan kebijakan pengetatan.

Kalla mengatakan, kebijakan pengetatan itu salah satunya dilakukan dengan memperketat peraturan soal penggunaan uang negara untuk menyewa hotel.

"Pemerintah mencoba untuk tidak boros, potong saja anggaran, rapat di hotel tidak ada alasan, buat apa ada telepon, buat apa ada Skype. Ternyata jalan juga," kata Kalla dalam sambutannya di acara "Pertemuan Tahunan Pelaku Industri Jasa Keuangan 2015" yang digelar di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta Pusat, Jumat (16/1/2015) malam.

Skype yang dimaksud JK adalah layanan komunikasi video via internet yang dikembangkan Microsoft. Layanan ini memungkinkan seseorang berkomunikasi tidak hanya dengan panggilan suara, tetapi juga video (video call).

Kalla mengaku sadar hal itu berdampak buruk bagi industri hotel, dan menyebabkan sejumlah hotel harus mengurangi karyawannya. Namun, menurut Kalla, itu adalah konsekuensi, dan untuk tujuan baik segala sesuatunya ada konsekuensinya.

"Menderita sedikit orang hotel, itu sementara. Kalau negara baik, turis akan baik, pengusaha akan datang. Itulah yang kita jalankan," ujarnya.

Penghematan itu juga dilakukan dengan kebijakan pelarangan membuat bangunan baru. Bahkan seorang camat pun harus izin presiden bila memang hendak membangun bangunan baru untuk kantornya. "Sudahlah, jangan terlalu banyak kantor," ujarnya.

Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan penghentian penerimaan calon pegawai negeri sipil (PNS), kecuali untuk tenaga kesehatan dan pendidik. Selain itu, pemerintah juga mendongkrak pemasukan dari pengurangan subsidi. "Kita juga naikkan pajak sedikit, disiplinkan pajak," tuturnya. (Nurmulia Rekso Purnomo)

Rapat Skype

wokeh opa, kita rapet.. eh..rapat pake skype aja