LINTAS7.COM – JAKARTA – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) tidak akan bisa bekerja dengan baik, bila tidak dibantu lembaga negara yang lain, dan masyarakat.

Hal tersebut diakui, Komisioner Kompolnas, M Nasser, kepada wartawan, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, sabtu (17/01/15).

Baca Juga : Kekosongan Jabatan Kapolri Tidak Boleh Terlalu Lama
Nasser mengaku, bahwa Kompolnas sebelum merekomendasikan nama Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), telah melayangkan surat kepada ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai rekam jejak calon Kapolri, dan rekening gendut calon Kapolri saat pergantian Jenderal Timur Pradopo. Surat dikirim tanggal 23 april 2013, namun tidak mendapat tanggapan dari KPK.

“Kita sudah mengirm surat, tidak dijawab. Sehingga kita tidak punya aliran dana tentang dana rekening gendut dan sebagainya,” kata M Nasser.
Lantaran itu, Nasser kesal terhadap sikap KPK yang terkesan dinilai arogan karena tidak menjawab surat yang diajukan Kompolnas.

Menurutnya, kedua lembaga tersebut sebenarnya memiliki nota kesepahaman bersama atau memorandum of understanding (MoU).
“Kalau kemudian di belakang hari KPK memiliki data lain yang tidak di-share kepada Kompolnas, kemudian menetapkan (BG) sebagai tersangka, apa kah Kompolnas berkhianat, selingkuh, tidak becus?” ujar Nasser dengan nada kesal.(*)

http://lintas7.com/surat-kompolnas-t...h-dijawab-kpk/

Nah lu, gimana nih KPK ?