Merdeka.com - Komjen Pol Suhardi Alius dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Bareskrim Mabes Polri oleh Presiden Jokowi. Tidak tanggung-tanggung, Komjen termuda dan dikenal lumayan bersih ini dicopot dan dipindah ke Lemhannas.

Pencopotan Suhardi ini menjadi pertanyaan besar, apa yang sedang terjadi di internal markas Trunojoyo ini. Kabar merebak, bahwa pencopotan Suhardi ini berkaitan dengan penetapan tersangka calon tunggal Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan oleh KPK.

Betapa tidak, dipindahnya Suhardi dari Bareskrim ke Lemhanas tidak berselang lama dari pengumuman tersangka Budi Gunawan oleh KPK. Informasi yang dihimpun, Suhardi menjadi salah satu jenderal yang tidak setuju jika Budi Gunawan menjadi orang nomor satu di Korps Bhayangkara itu.

Menurut sejumlah sumber merdeka.com, Suhardi bahkan yang melengkapi berkas rekening gendut milik Budi Gunawan ke KPK. Dengan berkas ini, KPK pun bergerak cepat dan langsung menetapkan Budi Gunawan menjadi tersangka gratifikasi sehingga langkah mantan ajudan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri itu menjadi tidak mulus.

"Informasi itu (Rekening Budi Gunawan) dari bareskrim semua. Tentu sebagai Kabareskrim, internal Polri minta dia yang bertanggung jawab," kata sumber merdeka.com.

Internal kepolisian dikabarkan berang dengan tindakan Suhardi yang dianggap mengumar borok institusi sendiri. Para petinggi Polri sudah menyebutkan ada jenderal yang berkhianat. Diduga Suhardi adalah jenderal itu.

Kepada sejumlah media, Komjen Suhardi Alius mengaku difitnah soal isu melempar sejumlah dokumen penting rekening para jenderal untuk konsumsi KPK. Selama ini Suhardi memang dikenal dekat dengan KPK.

Hubungan KPK dan Polri memang sering tidak akur. Sedikitnya, perseteruan Cicak dan Buaya sudah terjadi dua kali.

Sebut saja ketika KPK menangani kasus Bank Century pada 2009 lalu, saat itu Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji menuding jika pimpinan KPK saat itu melakukan penyadapan terhadap petinggi Polri. Tak lama setelah itu, Polri menetapkan dua pimpinan KPK, Bibit S Rianto dan Chandra Hamzah dalam sangkaan menerima suap Anggodo Widjojo. Kasus itu benar-benar menjadi sorotan publik. Kelak malah Komjen Susno Duadji yang dibui dalam kasus korupsi pengamanan Pilkada Jabar.

Perseteruan Polri dan KPK kembali memanas saat KPK mengusut kasus korupsi pengadaan simulator SIM di Korlantas Mabes Polri. Tidak tanggung-tanggung, KPK menetapkan Kakorlantas saat itu, Komjen Pol Djoko Susilo sebagai tersangka. Kala itu, gedung KPK pun sampai diserbu oleh anggota polisi berpakaian preman. Penyidik KPK bernama Novel Baswedan bahkan sempat diungkit kasusnya oleh Polri.

KPK menang di kasus ini. Irjen Djoko dibui dalam kasus ini. Begitu juga Brigjen Didik, saat ini masih menghadapi meja hijau.

Perseteruan di tubuh Polri ini juga dibenarkan oleh Ketua Indonesia Police Watch, Neta S Pane. Menurut dia, memang ada sejumlah jenderal yang tak ingin Budi Gunawan menjadi Kapolri.

"Ada tiga perwira tinggi aktif yang berusaha secara keras menjatuhkan Budi Gunawan jadi Kapolri baru. Satu tidak suka, merasa lebih pantas, dan jika ini terjadi kesemrawutan akan jatuh ke dia," kata Neta.

Lanjut dia, dari ketiga perwira tinggi tersebut ada yang mencoba membujuk Kompolnas mencoret nama Budi Gunawan untuk diajukan ke Presiden Joko Widodo. Namun, dia enggan menyebut nama perwira tinggi itu.

"Dua hari sebelum KPK menetapkan Budi Gunawan jadi tersangka salah satu dari tiga orang ini melobi Kompolnas untuk menjatuhkan Budi Gunawan. Tapi saya tidak akan sebutkan namanya," pungkas dia.

Hiruk pikuk internal Polri ini pun sudah terdengar sampai ke Senayan. Anggota Komisi III DPR Didik Mukrianto tak heran jika akhirnya Suhardi dipindah dari Bareskrim ke Lemhanas. Dia mengaku juga mendengar kabar bahwa Bareskrim yang melaporkan rekening gendut Budi Gunawan ke KPK.

"Memang beredar info konon pada saat KPK mengumumkan dengan menunjukkan bukti, ada logo Bareskrim," kata Didik kepada merdeka.com, Jumat (16/1).

Namun demikian, dia belum dapat memastikan apakah betul Suhardi yang melaporkan Budi Gunawan ke KPK. Menurut dia, hal ini masih harus dikonfirmasi lagi.

"Masih simpang siur, belum ada kejelasan," terang dia.


http://www.merdeka.com/peristiwa/ini...buh-polri.html