Jakarta - PDIP adalah salah satu motor mulusnya jalan Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri. Meski Komjen Budi berstatus tersangka KPK, PDIP mengaku tetap berkomitmen memberantas korupsi.

"Ini tidak ada persoalan melunak. PDIP tetap komitmen dalam pemberantasan korupsi, itulah mengapa kemarin Presiden Jokowi menyetorkan nama calon menterinya ke KPK dan PPATK. Itu kan sudah good will, political will," kata Wasekjen PDIP Ahmad Basarah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/1/2015).

Berbeda dengan pencalonan menteri yang melibatkan KPK, Basarah menganggap ada sisi adu kebanggan antara Polri dan Kejaksaan dengan KPK. Oleh sebab itu, pencalonan posisi Kapolri dan Jaksa Agung tidak melibatkan KPK.

"KPK kan lembaga independen. Jangan sampai lembaga di bawah presiden ini (Polri dan Kejaksaan) menjadi sub ordinat KPK. Ini pride. Jadi itu sebabnya jaksa agung dan Kapolri tidak dimintakan konfirmasi KPK," ucap anggota Komisi III DPR ini.

Basarah justru menganggap KPK tidak bisa memilih momentum. KPK seharunya bisa menyampaikan langsung ke Presiden Jokowi apabila memiliki bukti-bukti baru terkait kasus rekening gendut Komjen Budi.

"Kalau ada informasi lain seharusnya KPK datang. Pak saya ada bukti baru, ada novum, maka presiden tidak akan calonkan Budi Gunawan. Ini kan seperti polisi lalu lintas. Menunggu pengendara salah di tikungan baru disemprit, kami kan merasa seperti itu," ucapnya.

(imk/trq)

Galau

Masih ada yg lebih galau dari Golkar