Meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan calon Kapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan (BG) sebagai tersangka, tetapi Komisi Hukum DPR pada Rabu (14/1/2015) secara aklamasi meloloskan atau menerima BG sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) menggantikan Jenderal Sutarman.

Banyak intrik dalam penetapan BG sebagai Kapolri. Sejumlah kalangan menilai proses seleksi calon Kapolri merupakan ‘pesanan’ dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Maklum, dulu BG notabene mantan ajudan Megawati saat menjadi presiden.

Rekomendasi Megawati dalam pengajuan calon Kapolri sangat kuat meski kemudian hal itu dibantah Ketua DPP PDI Perjuangan, Trimedya Pandjaitan. Menurutnya, pengajuan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon Kapolri bukan rekomendasi Megawati Soekarnoputri namun melalui proses yang sesuai aturan.

“Pengajuan Budi Gunawan bukan rekomendasi Megawati, namun melalui proses dari Kompolnas, presiden, lalu diajukan ke DPR,” kata Trimedya di Gedung Nusantara II, Jakarta, Kamis (15/1/2015).

Namun, jika memang hal itu melibatkan Megawati, maka yang patut diacungi jempol adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Betapa tidak, selama ini Jokowi dianggap publik sebagai presiden boneka alias selalu dikendalikan Megawati. Dalam hal ini, Jokowi menunjukkan kehebatannya dalam melawan Megawati.

“Kemauan Megawati atas calon Kapolri (Budi Gunawan) diiyakan oleh Jokowi tapi juga ditolak oleh Jokowi dengan halus melalui lembaga komisioner KPK,” demikian Bambang Smit, pengamat politik di kantornya Jalan Tanggulangin 14 Surabaya, (15/1/2015).

Menurutnya, perkara ini menunjukkan bahwa Jokowi mulai berani melawan ‘ibunya’. Dia ingin menunjukkan pada rakyat bahwa dia bukan presiden boneka seperti yang selama ini digembor-gemborkan banyak pihak.

Jokowi tentu paham track record BG yang menjadi perwira polri dengan raport merah dari KPK alias memiliki rekening gendut. Tapi ia tetap menunjuk BG dengan harapan nantinya ada aksi lanjutan dari KPK. Bukan tidak mungkin Jokowi sebagai pemimpin tertinggi kini mengendalikan KPK untuk penetapan BG sebagai tersangka.

“Jokowi tidak mau terang-terangan melawan Megawati. Ia ingin menunjukkan ‘penolakan’ secara halus. Bila rencana tersebut berjalan, ia nantinya bisa cepat-cepat mengganti BG. Sebaliknya, Mega akan terasa dikerjain. Kalau ini memang benar berarti Jokowi memang hebat dari perkiraan banyak orang,” ungkap Smit.

Smit menambahkan, saat ini Jokowi tidak ingin dikesankan melawan Megawati. Ia paham statusnya sebagai presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan. Tapi, ia juga tidak mau semua diatur oleh Megawati.

“Kalau hal itu dibiarkan menjadi debat kusir seperti yang berjalan saat ini Jokowi terkesan menjadi pelindung Mega. Selanjutnya yang terjadi para pengamat beramai-ramai menyalahkan Mega atas arogansinya menekan Jokowi. Tapi sebenarnya itu trik Jokowi yang sudah tidak mau diatur lagi oleh Megawati. Yah, ini cara Jokowi memberontak dari rong-rongan Megawati,” aku Smit.

Seperti diketahui Budi Gunawan bukan satu-satunya perwira kepolisian pemilik rekening yang mencurigakan. Setidaknya ada 21 perwira yang melakukan transaksi mencurigakan dan dilaporkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ke Kepolisian.

Dari semua dokumen laporan hasil analisis dari PPATK yang beredar di publik, memang hanya laporan transaksi mencurigakan di rekening Budi Gunawan yang detail dan runut, lengkap dengan kronologi dan data mengenai pihak-pihak yang diduga terlibat.

sumber: http://www.siagaindonesia.com/2015/0...n-banyak-orang