Pengaturan

Gambar

Lainnya

Tentang KASKUS

Pusat Bantuan

Hubungi Kami

KASKUS Plus

© 2024 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved

mubarak.zimahAvatar border
TS
mubarak.zimah
Pengamat: Jaga Kewibawaan Lembaga Kepresidenan, Jokowi harus Lantik Budi Gunawan
Metrotvnews.com, Jakarta: DPR menyetujui Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Publik kini menunggu kepastian pelantikan Budi yang berstatus tersangka kasus dugaan gratifikasi.

Peneliti dari Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung Muradi Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung Muradi menyatakan, Presiden Joko Widodo harus menjaga kewibawaan lembaga kepresidenan dengan melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Menurutnya, desakan publik untuk mengganti Budi bisa dianggap sebagai masukan, namun lembaga kepresidenan tidak boleh terdikte. "Karena DPR sudah menyetujui, presiden harus menerima konsekuensi politik untuk melantik (Budi) menjadi Kapolri Definitif," ujar Muradi kepada Media Indonesia, Kamis (15/1/2015).

Meski Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Budi sebagai tersangka suap, Muradi melihat ada upaya pendekatan hukum yang dipolitisasi. Ia menilai ada upaya KPK untuk mendikte lembaga kepresidenan karena menetapkan Budi sebagai tersangka ketika proses penetapan Kapolri tengah berjalan.

Manuver KPK itu menjadi preseden politik yang tidak boleh terjadi di masa mendatang. "KPK bisa melakukan (proses hukum) sebelum pengajuan atau saat tengah menjabat," kata Muradi.

Dukungan politik yang disokong dari DPR serta internal Polri menjadi legitimasi politik yang kuat sebagai pegangan Jokowi. Dukungan ini juga untuk mengukuhkan karakter kepemimpinan Jokowi meski tidak sekehendak dengan publik.

"Bila tidak meneruskan hasil paripurna DPR, maka presiden dinilai tidak memiliki keajegan pilihan atas kebijakan yang dipilihnya," jelasnya.

Dia mengakui KPK tidak bisa menghentikan proses penyidikan. Proses hukum terhadap Budi bisa dilakukan ketika dia sudah menjadi Kapolri definitif selama memiliki alat bukti untuk memperkuat sangkaan. Dengan begitu, jelasnya, langkah ini dapat memberikan stimulasi politik yang terstruktur dan sistematis tanpa mengurangi pendekatan penegakkan hukum yang dilakukan KPK.


http://news.metrotvnews.com/read/201...k-budi-gunawan
0
2.2K
24
GuestAvatar border
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
GuestAvatar border
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan