JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Adnan Pandu Praja mengatakan, selama ini KPK kerap ditunggangi pada saat kampanye calon presiden. Seperti dalam Pemilu Presiden 2014 lalu, kata Adnan, kedua capres selalu mengangkat kampanye antikorupsi dan mendukung penuh KPK.

"KPK sering kali dijadikan bahan kampanye capres. Semua capres bilang 'dukung KPK. KPK hebat, yang harus didukung bersama'," ujar Adnan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (15/1/2015).

Adnan menyinggung langkah Joko Widodo dan Prabowo Subianto yang menandatangani komitmen antikorupsi saat kampanye pilpres lalu. Komitmen itu dirangkum dalam "Agenda Pemberantasan Korupsi".

Namun, kata dia, Jokowi mencoreng komitmen itu dengan mengajukan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai kepala Polri. Jokowi tetap mengajukan Budi sebagai calon kapolri meskipun KPK dan PPATK sudah menjelaskan dugaan kasus terkait mantan ajudan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri itu. (Baca: Kepada Jokowi, Kepala PPATK Sudah Jelaskan Potensi Kasus Budi Gunawan)

"Ini tanda tangan berarti terikat. Apa persepsi Jokowi mengenai tanda tangan ini? Kalau dilanggar bisa dilihat akan bagaimana pemerintahan ini," kata Adnan.

DPR telah menyetujui Budi Gunawan sebagai Kapolri untuk menggantikan Jenderal (Pol) Sutarman. Persetujuan itu tetap diambil dalam sidang paripurna, Kamis, meskipun Budi berstatus sebagai tersangka kasus korupsi. (Baca: DPR Setujui Tersangka Korupsi Budi Gunawan Jadi Kapolri)

Proses selanjutnya ada di tangan Presiden, apakah melantik Budi Gunawan atau tidak.

KPK menetapkan Budi sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji selama menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di kepolisian. (Baca: Budi Gunawan: Ini Pembunuhan Karakter!)

KPK menjerat Budi dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b, Pasal 5 ayat 2, serta Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Budi terancam hukuman maksimal penjara seumur hidup jika terbukti melanggar pasal-pasal itu.

Terkait pengusutan kasus ini, KPK sudah minta kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk mencegah Budi bepergian ke luar negeri. (Baca: Soal Transaksi Mencurigakan, Ini Penjelasan Budi Gunawan)

Adapun KPK telah menerima pengaduan masyarakat terhadap Budi pada Agustus 2010. Pengaduan itu dipicu laporan hasil analisis (LHA) transaksi dan rekening mencurigakan milik sejumlah petinggi kepolisian yang diserahkan PPATK kepada Polri. Nama Budi muncul sebagai salah satu petinggi yang diduga punya rekening tak wajar.

Hasil penyelidikan Polri atas LHA PPATK itu tidak menemukan tindak pidana, termasuk terhadap rekening dan transaksi keuangan Budi. Namun, KPK tidak mendiamkan laporan pengaduan masyarakat itu.