Wakil Ketua Komisi V DPR RI Yudi Widiana menilai, pembekuan izin AirAsia rute Surabaya-Singapura dan rute lainnya, merupakan sikap sembrono yang terburu-buru Kementerian Perhubungan. "Saya mendapat informasi, Jonan (Menteri Perhubungan Ignatius Jonan, Red.) sedang dilanda kebingungan untuk membenahi internalnya, dan juga beberapa pejabat lagi cari muka untuk mengisi dua dirjen yang lowong, yakni Dirjen Perhubungan Udara dan Darat," papar Yudi, di Jakarta, Jumat (9/1).

Selain itu, Yudi menyarankan Menhub agar melakukan pembicaraan dengan Indonesian National Air Carriers Association (INACA) dan stakeholder, untuk melakukan pembenahan dunia penerbangan di Indonesia. Pengaturan penerbangan yang multi-operator, kata Yudi, berbeda dengan dunia perkeretaapian yang uni operator. Sebelum menjabat Menhub, Jonan menjabat Direktur PT Kereta Api Indonesia.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan telah membekukan sementara izin penerbangan AirAsia dari Surabaya ke Singapura (pulang-pergi) terhitung pada Jumat (2/1) kemarin hingga ada hasil evaluasi atas investigasi kecelakaan AirAsia QZ8501.

Pembekuan sementara tersebut berdasarkan surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara No. AU. 008/1/1/DRJU-DAU-2015, tanggal 2 Januari 2015.

Alasan pembekuan sementara ini adalah pelanggaran terhadap persetujuan rute yang diberikan, yakni hanya boleh melakuan penerbangan pada rute tersebut di hari Senin, Selasa, Kamis, dan Sabtu.

AirAsia melakukan penerbangan pada hari Minggu tanpa menyampaikan permohonan perubahan hari operasi kepada Dirjen Perhubungan Udara. Atas pembekuan itu, calon penumpang yang telah membeli tiket AirAsia rute tersebut merupakan tanggung jawab pihak AirAsia.

Sementara itu, CEO AirAsia Tony Fernandes mengklaim bahwa AirAsia Indonesia berhak melakukan penerbangan rute Surabaya-Singapura sesuai slot penerbangan dan persetujuan dari otoritas Indonesia dan negeri singa.

"Kami sebelumnya telah menerbangi rute tersebut dan memiliki hak untuk terbang di rute itu sebanyak tujuh kali seminggu," kata Tony Fernandes, Rabu (7/1).

Tony menyampaikan pernyataan tersebut menanggapi pernyataan Menteri Perhubungan RI, setelah ia melayangkan surat elektronik kepada Jonan. Jonan mengatakan bahwa Tony mengaku salah karena maskapainya tidak mempunyai izin rute tersebut.

Padahal, kata Tony, AirAsia Indonesia telah mengantongi persetujuan dan slot waktu penerbangan baik dari otoritas penerbangan di Indonesia maupun di Singapura.

"Apa yang terjadi hanyalah masalah administrasi, dan langkah Kementerian Perhubungan sangat bagus dalam mengevaluasi koordinasi antara bandara dan koordinator slot agar kejadian ini tidak berulang," ujar Tony.

Untuk itu, Tony merekomendasikan sistem komputerisasi yang komprehensif dan integratif di dalam otoritas penerbangan di Indonesia, seperti yang dimiliki di Singapura.

sumber : GETRA News