KMP Kompak Dukung Calon Kapolri Komjen Budi Gunawan

http://news.detik.com/read/2015/01/1...n-budi-gunawan

Jakarta - Koalisi Merah Putih (KMP) tak mengkritik langkah Presiden Jokowi menunjuk Komjen Budi Gunawan menjadi calon tunggal Kapolri. KMP kompak mendukung Budi Gunawan yang juga mendapat restu dari KIH untuk duduk di kursi TB 1.

"Tampaknya tidak ada perbedaan di KMP terkait pencalonan Kapolri," kata Bendahara Umum Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie, Bambang Soesatyo, kepada wartawan, Selasa (13/1/2015).

Bambang tak memungkiri sosok Komjen Budi Gunawan punya kelemahan yang sempat dipertanyakan. Namun kini bagi mayoritas anggota KMP semua hal tersebut sudah terklarifikasi.

"Kekurangannya antara lain soal isu rekening gendut. Namun itu kan sebatas isu, belum menjadi fakta hukum," kata Bambang yang sudah mendapatkan klarifikasi dari eks Kapolri Bambang Hendarso Danuri soal pemeriksaan internal yang hasilnya clear.

Yang terpenting, menurut Bambang, pilihan Presiden Jokowi dapat melanjutkan kepemimpinan Jenderal Sutarman yang menurutnya bekerja dengan baik.

"Saya sendiri menilai sosok Budi Gunawan sebagai pilihan tepat untuk meneruskan kepemimpinan Jenderal Sutarman," katanya.

Anggota Komisi III DPR itu berpandangan Budi bakal menghadapi tantangan yang cukup berat. "Bukan hanya melanjutkan perang melawan jaringan narkoba melainkan juga ancaman terorisme yang semakin nyata akhir-akhir ini," tegasnya.

===

Pimpinan Komisi III Soal Kapolri: Tak Ada Kewajiban Presiden Libatkan KPK

http://news.detik.com/read/2015/01/1...n-libatkan-kpk

Jakarta - Presiden Joko Widodo tidak melibatkan KPK dan PPATK saat mengajukan Komjen Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri. Wakil Komisi III DPR RI Benny K Harman menyatakan tidak ada dasar hukum yang mewajibkan presiden untuk melibatkan keduanya.

"Memang apa dasar hukumnya Presiden harus melibatkan KPK dan PPATK? Tidak ada dasar hukumnya," kata Benny saat dihubungi detikcom, Senin (12/1/2015) malam.

Benny menjelaskan pemilihan Kapolri merupakan hak prerogatif presiden. Tapi masyarakat berhak mendapatkan informasi terkait isu yang sedang santer belakangan ini. Publik juga berhak menyampaikan pendapat jika keberatan atas pilihan Presiden.

"Masyarakat yang ajukan keberatan silakah sampaikan ke DPR, DPR juga punya hak menolaknya. Kalau ragu ke DPR, sampaikan ke publik, kalau ragu juga sampaikan ke Presiden," terangnya.

Sementara itu saat disinggung mengenai pendapat Fraksi Demokrat, Benny menyatakan fraksinya menghargai penunjukkan Akpol angkatan 1983 itu. Sebab tidak mungkin Presiden memilih tanpa mendalami jejak rekam Budi Gunawan.

"Presiden memiliki kaki tangan intelijen untuk mendapatkan informasi mengenai pribadi yang bersangkutan. Kami berpandangan, dia figur yang pantas menurut Presiden," sambungnya.

Penunjukan Komjen Budi Gunawan tanpa lebih dulu memverifikasi kekayaan yang dimiliki, menuai kritik. Mantan Ketua PPATK Yunus Husein mengatakan, meski hak prerogatif Presiden untuk mengangkat Jaksa Agung dan Kapolri, tetapi dalam program nawa cita, presiden berjanji mengangkat pejabat yang berintegritas baik


===

Koalisi Prabowo dan Jokowi 'Kompak' Soal Calon Kapolri

http://news.detik.com/read/2015/01/1...-calon-kapolri

Jakarta - Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih di Dewan Perwakilan Rakyat dipastikan akan satu suara alias kompak. Kali ini soal pilihan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengajukan nama Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon Kepala Kepolisian RI.

Lima hari setelah nama Komjen Budi diajukan ke DPR, nyaris tak terdengar suara menentang dari gedung parlemen.

Koalisi Merah Putih yang biasanya kritis atas kebijakan Jokowi, sepertinya akan bulat mendukung Komjen Budi menjadi Kapolri.

"Tampaknya tidak ada perbedaan di KMP terkait pencalonan Kapolri," kata Bendahara Umum Partai Golongan Karya pimpinan Aburizal Bakrie, Bambang Soesatyo, kepada wartawan, Selasa (13/1/2015).

Bambang tak memungkiri sosok Komjen Budi Gunawan punya kelemahan yang sempat dipertanyakan. KMP yang selama ini mendukung Prabowo Subianto menilai kelemahan yang dituduhkan itu sudah terklarifikasi.

"Kekurangannya antara lain soal isu rekening gendut. Namun itu kan sebatas isu, belum menjadi fakta hukum," kata Bambang.

Hal yang sama disampaikan anggota Fraksi Partai Demokrat (PD) Ruhut Sitompul. Dia menyebut rekan-rekannya di Komisi III telah mendukung penunjukan Budi Gunawan, termasuk anggota DPR dari KMP, yang biasanya kerap mengkritik Jokowi.

"Padahal mereka kan vokalis-vokalis di Komisi III kayak aku," ujar Ruhut.

Senin kemarin Surat Presiden Jokowi soal pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri dibacakan di rapat paripurna DPR. Setelah surat dibacakan, tak ada interupsi baik dari kubu KIH maupun KMP.

Padahal di luar gedung DPR penolakan atas nama Komjen Budi sebagai calon Kapolri begitu kuat. Penolakan salah satunya datang dari sejumlah pegiat antikorupsi, termasuk Indonesia Corruption Watch.


===

(Ya) Alhamdulillah kalo (pada) kompak..., yang diajukan (presiden) kan memang calon terbaik. Pemerintah memberi kesempatan (dewan) untuk menjalankan kewenangannya (melakukan fit and proper test terhadap Pak Budi). Kita percayakan kepada DPR (proses persetujuannya ini).., Saya rasa (DPR) akan mampu (menjalankan tugasnya dengan baik) ya. Hal biasa lah itu (bagi mereka), ndak ada yang istimewa.