PHRI Sabang:Polisi Syariat Ganggu Kenyamanan Turis


TEMPO.CO, Banda Aceh -Insiden sekelompok warga mengusir para turis di pantai Casa Nemo, Kota Sabang, Aceh pada malam tahun baru dianggap sebagai kesalahpahaman. Pemerintah kota Sabang berjanji akan terus berusaha memberikan kenyamanan kepada para turis.

Sekretaris Daerah Kota Sabang, Sofyan Adam mengatakan pengusiran para turis hanya salah paham saja. Para warga yang melakukan tindakan tersebut terprovokasi karena menilai acara yang digelar di pantai Casa Nemo telah melanggar syariat. "Disayangkan memang, karena terjadi kesalahpahaman itu," ujarnya kepada Tempo, Ahad, 4 Januari 2015.

Untuk tetap memberikan kenyamanan kepada para turis, Pemerintah Kota Sabang terus mengencarkan sosialisasi kepada masyarakat tentang kepariwisataan dan penerimaan turis dari luar. Selama ini, sosialisasi memang gencar dilakukan, tetapi terfokus di pantai Iboih, pantai Gapang dan pantai Anoe Itam, yang merupakan lokasi wisata bahari di Sabang.

"Kalau di Ie Meule (daerah pantai Casa Nemo) mungkin agak sedikit, akan kita tingkatkan ke depan untuk kesiapan warga," kata Sofyan. Sabang, ia melanjutkan, akan terus menjaga kawasannya agar menarik dan nyaman dikunjugi turis.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) wilayah Sabang, Teuku Indra alias Popon menyesali insiden pengusiran turis di Casa Nemo. "Ini harusnya tidak terjadi kalau intelijen pemerintah kuat, ini bisa dicegah," Popon menyesalkan.

Tindakan anarkis mengusir turis oleh sekelompok warga bukan tindakan yang sesuai dengan syariat Islam. Menurut Popon, jika mereka mencurigai ada pelanggaran, hal itu dapat dilakukan dengan memberikan imbauan atau membicarakannya secara baik-baik. "Bukan mengacaukan dan menakut-nakuti turis," ujarnya.

Setelah insiden pengusiran para turis, Popon telah berbicara dengan Wali Kota Sabang Zulkifli H Adam agar membenahi urusan pariwisata dan memberikan sosialisasi kepada seluruh warga agar mendukung pariwisata. Juga soal razia oleh aparat Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH) alias polisi syariat yang dinilai dapat mengganggu kenyamanan turis.

Pemerintah Kota Sabang diminta tidakl mengedepankan razia-razia ke hotel dengan jumlah personel yang banyak untuk urusan menegakkan syariat, tetapi dengan menguatkan peran intel pemerintah. "Sudah ada info A-satu ada pelanggaran, baru ambil tindakan."

Menurut Popon, semua pihak hotel dan pengelola wisata di Sabang berkomitmen untuk menegakkan syariat karena Sabang juga bagian dari Provinsi Aceh. Namun razia harusnya berkoordinasi dengan pihak hotel. Pihak hotel dapat mendampingi petugas razia dalam mengambil tindakan.

Kalaupun ada pelanggaran dalam razia yang dilakukan, ujar Popon, maka yang dihukum harusnya bukanlah tamu hotel, tetapi pihak manajemen hotel. "Kami akan menyurati pihak pemerintah untuk melakukan audiensi, membicarakan semua masalah," Popon menegaskan.
http://m.tempo.co/read/news/2015/01/...nyamanan-Turis