Presiden Joko Widodo memastikan sudah memilih Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) menggantikan Jenderal Pol Sutarman. Meski masa pensiunnya masih beberapa bulan lagi, tetapi pemerintah telah mengajukan pergantian tampuk pimpinan Korps Bhayangkara tersebut di awal 2015.

Menurut Direktur Pusat Kajian Anti- Korupsi (Pukat) UGM Zainal Arifin Mochtar, terpilihnya Budi Gunawan menduduki jabatan Kapolri dikecam banyak pihak. Apalagi sistem pemilihan yang dilakukan mantan gubernur DKI Jakarta ini tidak transparan. Tindakan itu berbanding terbalik dengan janjinya saat kampanye pemilihan presiden lalu.

"Kita melihat, cara memilihnya Jokowi aneh, ada yang masukin ke KPK, ada yang tidak. Yang paling menjadi problem menurut kita adalah tidak ada proses terbuka. Padahal dia janji untuk mencari orang terbaik, anti- korupsi, kan janji Jokowi-JK kampanye dulu," kata Zainal saat berbincang dengan merdeka.com, Senin (12/1).

Zainal menambahkan, ranah hukum seharusnya bebas dari hingar bingar partai politik. Apalagi, posisi Menteri Hukum dan HAM sudah dijabat orang parpol, termasuk jabatan Kejaksaan Agung yang kini dipegang HM Prasetyo yang notabene petinggi NasDem, disusul jabatan Kapolri yang bakal diisi orang dekat Megawati, Budi Gunawan.

"Kami kecewa. Ini lagi, Kapolri dipilih dengan cara serampangan karena tidak melalui proses mumpuni," keluh dia.

Tak heran jika terjadi kekhawatiran penempatan ini bakal mengganggu independensi di bidang penegakan hukum di Tanah Air. Apalagi, keberadaan partai sangat dekat dengan kepentingan.

"Harusnya bebas dari kepentingan, seperti jaksa agung, jabatan partai itu biasanya sangat dekat dengan kepentingan," tutupnya.

PDIP siap pasang badan saat fit and proper test Budi Gunawan

Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Pramono Anung mengatakan, Presiden Joko Widodo mempunyai pertimbangan sendiri atas penunjukan Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri untuk menggantikan Jenderal Sutarman. Menurut Pramono, Budi Gunawan merupakan sosok yang tepat untuk menjadi Kapolri.

"Tentunya Presiden telah mempunyai pertimbangan bahwa dia lulusan terbaik di Lemhanas. Untuk meraih hingga bintang tiga itu diraihnya tidak gampang," kata Pramono kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (12/1).

Mantan Sekjen PDIP itu menambahkan, di tubuh Kapolri perlu adanya reformasi birokrasi. Dalam tahapan itu, Budi Gunawan dinilai tepat dan memiliki kapasitas untuk menjadi Kapolri.

"Saya yakin nantinya di Komisi III Insya Allah akan berjalan lancar, dan PDIP di Komisi III akan memberikan dukungan sepenuhnya," jelasnya.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi mengusulkan Komjen Budi Gunawan menjadi calon tunggal sebagai Kapolri. Penunjukan Jokowi tersebut tanpa melibatkan PPATK dan KPK sebagaimana Jokowi memilih menteri-menterinya.

Selain itu, Komisi III akan menggelar fit and proper tes terhadap Budi Gunawan pada pekan depan. Komisi Hukum DPR itu akan mengklarifikasi Budi Gunawan terkait rekening gendut.

merdeka.com