indoberita.com – Listrik merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat, dan hampir semua membutuhkannya , mulai dari kebutuhan rumah tangga, instansi -instansi sampai Pabrik-pabrik besar dalam menjalankan operasional kerjanya. Sehingga besarnya tarif pajak listrik sangat mempengaruhi jalannya perekonomian di negeri ini. Mulai tanggal 1 Januari 2015, sebagian besar pelanggan listrik yang dikelola oleh PT PLN (Persero) tarif listriknya sudah tidak disubsidi lagi. Jadi sebagai konsumen kita harus pintar-pintar dalam menggunakan energi listrik, sebaik nya kita harus bisa menghemat penggunaan listrik agar tagihan membengkak yang akan memberatkan kita sendiri.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri No 31 Tahun 2014, yang mengatakan bahwa pemerintah sudah tidak lagi memberikan subsidi listrik kepada 12 golongan pelanggan listrik PLN, Sehingga untuk mekanisme tarifnya sendiri menggunakan tarif adjustment atau penyesuaian.Dimana mekanisme tarif adjustment ini ,merupakan tarif listrik yang setiap bulannya akan akan berubah ubah sesuai dengan harga minyak indonesia atau ICP (Indonesia Crude Price), inflasi dan kurs.

Mulai tahun 2015 ini Pemerintah hanya mensubsidi listrik untuk golongan 450 VA dan 900 VA.Untuk lebih lengkapnya mari kita simak daftar tarif pajak listrik pln terbaru januari 2015 untuk 12 golongan yang tarif listriknya tidak disubsidi lagi

http://www.indoberita.com/2015/01/058880/daftar-tarif-pajak-listrik-pln-terbaru-januari-2015/

pasal 33 UUD 1945
1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
3. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.