Merdeka.com - Evakuasi Pesawat AirAsia QZ8501 terus dilakukan oleh Badan SAR Nasional (Basarnas) dan Tim Gabungan lainnya. Di tengah suasana duka, Kementerian Perhubungan menuding perihal izin terbang AirAsia bermasalah.


"Seharusnya martabat lembaga Kemenhub bisa dijaga, bukan justru pejabat Kemenhub mencari kambing hitam sebelum proses evakuasi korban selesai," kata politikus Partai Demokrat Chandra Andi Salam dalam keterangannya, Jakarta, Senin (5/1).


Ketua umum Kaukus Muda Demokrat itu menilai sikap yang ditunjukkan Kemenhub dalam hal ini Plt. Dirjen Perhubungan Udara dengan mempermasalahkan izin terbang di tengah proses evakuasi sebagai tindakan yang kurang tepat.


Hal ini menurutnya, justru merusak citra bangsa Indonesia di mata internasional.


"Apalagi otoritas Singapura sudah mengklarifikasi bahwa ada kesepakatan kedua negara terkait izin terbang QZ8501 hari minggu lalu. Ini bikin malu,"jelasnya.

Oleh karena itu, Ignasius Jonan dinilai tidak kapabel sebagai Menteri Perhubungan. Sebab, dia tidak tahu betul seluk beluk penerbangan termasuk permasalahan izin terbang seperti yang disampaikan anak buahnya.


"Kalau izin baru dipermasalahkan saatpesawat sudah terbang, ini jelas menterinya enggak kompeten. Jonan harus mundur," tandasnya.

Seperti diketahui, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membekukan izin terbang AirAsia dengan rute Surabaya-Singapura sejak 2 Januari lalu. Keputusan itu buntut dari pelanggaran izin terbang yang dilakukan AirAsia QZ8501 rute Surabaya-Singapura, hingga berimbas pada jatuhnya pesawat itu di perairan Selat Karimata, Minggu (28/12).Dari catatan Kemenhub, AirAsia hanya diizinkan terbang di hari Senin, Selasa, Kamis, dan Sabtu untuk rute Surabaya-Singapura. Namun pada kenyataannya, AirAsia QZ8501 terbang pada hari Minggu.