Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon akan memimpin delegasi Parlemen Indonesia pada rapat tahunan Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) ke-23 di Quito Ekuador pada 9-17 Januari.

Berdasarkan siaran pers Humas DPR RI yang diterima Selasa, menjelaskan, Fadli Zon sebagai ketua delegasi Parlemen Indonesia akan didampingi Ketua wakil ketua delegasi yakni Nurhayati Ali Assegaf yang juga Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) dan Teguh Juwarno (Wakil Ketua BKSAP).

Sedangkan anggota BKSAP DPR RI yang menjadi anggota delegasi tersebut adalah, SB Wiryanti Sukamdani, Indro Hananto, Rachel Maryam Sayidina, Abdul Kadir Karding dan Muhammad Arief Suditomo serta tujuh anggota DPD RI.

Dalam Forum Parlemen Asia Pasifik ke-23 tersebut, dijadwalkan akan membahas empat tema besar, pertama "cooperation for advancing freedom, peace, democracy and prosperity".

Tema kedua, "open and exclusive cooperation for the expansion of free trade and investment, sustainable and environmentally friendly development".

Tema ketiga, "non-military cooperation for matters regarding peace and regional securities" serta tema keempat "preservation and promotion of the external and internal cultural exchange of the people of the region".

APPF merupakan forum kerjasama non-ekslusif antar-parlemen di wilayah Asia dan Pasifik yang diinisiasi oleh mantan Perdana Menteri Jepang, Yasuhiro Nakasone pada tahun 1993.

Saat ini APPF beranggotakan 27 negara termasuk Indonesia.

APPF merupakan wadah bagi para anggota parlemen guna membahas permasalahan bersama dan berbagi pengalaman di berbagai bidang yang menjadi concern masing-masing negara.

Kerangka kerjasama APPF fokus pada perdamaian, kebebasan, demokrasi, kesejahteraan, perdagangan dan investasi, pembangunan berkelanjutan dan kerjasama non militer.

Sementara itu, pada pertemuan APPF ke-22 dihasilkan 22 resolusi, lima di antaranya merupakan prakarsa Indonesia.

Meskipun pembahasan pertemuan APPF juga mencakup isu perdagangan dan ekonomi, negara anggota APPF juga memberikan perhatian khusus terhadap isu perdamaian dan stabilitas keamanan kawasan seperti antara lain terkait konflik atara Israel-Palestina, polemik Suriah, perseteruan di Semenanjung Korea, hingga isu pemberantasan korupsi, penanggulangan terorisme dan narkoba.