JAKARTA - Presiden Joko Widodo didemo mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Jakarta, di depan Istana, Senin (5/1). Demonstran mengaku berasal dari Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (UHAMKA), Universitas Jayabaya, STIE Swadaya, Universitas Bung Karno, Universitas Trisakti dan Universitas Bhayangkara.

Mereka meminta Jokowi turun tangan mengambil alih lelang jabatan Dirjen Pajak, sebab 7 calon yang lolos seleksi dianggap terindikasi korupsi dan memiliki rekening gendut.

Presiden BEM Nusantara, Kampus Jayabaya, Andra Bani Sagalane, dalam orasinya juga meminta Jokowi mencopot Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro, dan juga Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo.

"Pesiden Jokowi harus mengambil sikap tegas, jangan pencitraan saja. Harus ambil alih lelang Dirjen Pajak dan mencopot bawahannya itu," ucapnya saat berorasi.

Terkait seleksi Dirjen Pajak ini, sebenarnya bukan hanya civitas akademisi perguruan tinggi saja yang gerah. Anggota DPR RI, Bambang Soesatyo juga mendesak KPK dan PPATK melakukan tracking terhadap calon Dirjen Pajak yang masuk di Pansel.

"Komis III DPR telah mendesak KPK dan PPATK melakukan tracking terhadap sejumlah calon Dirjen Pajak yang masuk di Pansel. KPK tidak boleh membiarkan calon Dirjen Pajak yang terindikasi korupsi dan memiliki rekening gendut lolos begitu saja menduduki jabatan penting di sektor penerimaan negara tersebut," tandas Bamsoet, karib politikus Partai Golkar ini disebut, saat menanggapi demo menuntut agar Presiden Jokowi di depan Istana itu.

Seperti diketahui berdasarkan seleksi final Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Pansel Pajak), Kemenkeu yang dipublikasikan melalui Pengumuman No PENG-11/PANSEL/2014, diketahui telah diloloskan 7 calon.

"Namun lolosnya 7 calon tersebut mengundang tanda tanya publik. Sebab, ada sejumlah nama yang sangat layak karena memiliki track record bagus justru tidak diloloskan," tutur Bambang.

Dia meminta panitia seleksi Dirjen Pajak harus terbuka dan memberitahukan alasan diloloskan dan tidak diloloskannya peserta calon dirjen pajak tersebut. "Pansel harus terbuka. Pansel harus jelaskan kriteria penilaiannya ke publik. Termasuk jika ada penilaian dari KPK maupun PPATK," tegas Bambang.

Anggota Komisi III DPR ini juga mengaku telah menerima masukan dari Forum Peneliti Pajak Berkeadilan, terkait rekam jejak calon yang berdasarkan penelitian lembaga itu, tidak begitu bagus.

Adapun rapor merah rekam jejak 7 calon yang diloloskan Pansel menurut Forum Peneliti Pajak Berkeadilan adalah sebagai berikut:



"Atas dasar masukan tersebut di atas, DPR mendesak KPK dan PPATK selaku mitra kerja Komisi III DPR, agar segera mengambil langkah-langkah penting, berkoordinasi dengan Pansel agar calon dirjen pajak pengganti Fuad Rahmani tersebut benar-benar calon yang layak dan minim kontroversi," pungkas Bambang. (adk/jpnn) sumber

(1) Catur Rini Widosari, dia tidak pernah menjabat Kanwil DJP, sehingga tak pernah di kejar target penerimaan pajak. Track record yang beredar (isu-isu miring) dia terlibat kasusnya Gayus. Isu ini perlu di clear kan oleh penegak hukum. Katanya ada aliran dana gayus di rekeningnya. Butuh melibatkan PPATK untuk mencari informasi ini. Keuntungan dia calon perempuan yang kemungkinan akan diambil salah satu untuk diajukan ke presiden. Kuota perempuan, sayang Catur Rini Widosari mendapatkan dua rapor merah yaitu Kepribadian dan Uji Publik.

(2) Sigit Priadi P, calon dengan harta kekayaan yang luar biasa besar (LHKPN) mempunyai aset properti puluhan miliar rupiah di Jakarta. Asetnya ini perlu ditelusuri darimana asalnya karena tak logis seorang PNS mempunyai rumah mewah puluhan jumlahnya di Jakarta. Dari segi pengalaman cukup lama menjabat Kakanwil dan malahan di percaya sebagai Kakanwil Wajib Pajak Besar yang merupakan posisi strategis di DJP. Sigit Priadi Pramudito mendapat rapor merah

(3) Suryo Utomo, calon paling muda dan sangat pintar tapi ada berita miring terkait mafia pajak, dimana waktu itu dia ambil cuti kuliah agar tak terseret-serat dlm kasus mafia pajak. Ini perlu ditelusuri lagi oleh Pansel, bila diliat dari harta kekayaan (LHKPN) cukup besar dan harus dipertanggungjawabkan dari mana asalnya. Rapor merah dari Itjen dan Uji Publik

(4) Poltak Maruli Jhon Liberty Hutagaol, secara kompetensi sangat bagus. Profesor perpajakan yang kaya pengalaman dan memiliki jaringan internasional yang kuat, tapi ada berita miring keluarganya memiliki perusahaan konsultan pajak. Ini perlu ditelusuri oleh Pansel. Apakah ada kepentingan tertentu yang selama dia menjabat yang memberikan fasilitas pada perusahaan keluarganya. Pansel harus tegas dan hati-hati melihat kasus Poltak ini. Apalagi mendapat rapor merah Uji Publik.

(5) Puspita Wulandari, dia cukup berpeluang besar dan bersaing dengan Catur Rini Widosari untuk memperebutan kuota perempuan di dalam penetapan tiga calon yang akan dipilih oleh presiden. Kompetensi sangat bagus.. Lulusan luar negeri, dia sangat dekat dengan beberapa petinggi di pemerintahan dan parpol. Cuma dia salah satu calon yang harta kekayaannya sangat besar (LHKPN) dan ini perlu ditelusuri lagi, termasuk berita miring tentang rekening gendutnya. Puspita Wulandari dapat rapor merah mengenai Kepribadian.

(6) Ken Dwijusetiadi, ini sosok calon yang malang melintang menjadi Kakanwil DJP. Sarat pengalaman memimpin Kanwil DJP. Dia termasuk yang paling intensif membangun sistem perpajakan di beberapa Kanwil DJP termasuk memberantas mafia pajak di daerah.Ken Dwijugiasteadi mendapat rapor merah di ITJEN.

(7) Rida Handanu, tidak ada raport merah padahal dia terlibat dalam berbagai kasus besar yang tertangkap tangan oleh KPK, namun yang bersangkutan selalu lolos dalam tahap berikutnya hanya bawahannya yang menerima hukuman.