Jakarta - Wakil Ketua DPR Fahri
Hamzah mengingatkan
pemerintah agar berhati-hati
dalam menangani masalah izin penerbangan AirAsia.
Penyebabnya adalah saat ini mata
internasional sedang menyoroti
kondisi penerbangan Indonesia.

"Soal AirAsia, usul saya pemerintah
perlu ada kehati-hatian mengelola
persoalan ini. Harus betul-betul
menunjukkan kemampuan yang
terbaik karena kasus ini menjadi
tontonan dunia," kata Fahri di
Gedung DPR, Senayan, Jakarta
Pusat, Senin (5/1/2015).

Menurut Fahri, masalah AirAsia ini
menjadi tantangan bagi pemerintah
untuk membenahi regulasi di sektor
penerbangan. Semua pihak,
termasuk Menteri Perhubungan,
harus memberikan pernyataan
dengan bijak.

"Menhub harus hati-hati. Jangan
gampang melakukan sesuatu yang
menurut internasional sebagai
kapasitas penyelenggara negara
yang bisa membuat tidak hanya
industri bergolak tapi rating
Indonesia di penerbangan yang
jatuh. Tidak boleh sembrono," ucap
Wasekjen PKS itu.

Fahri meminta Menhub menunggu
hasil investigasi KNKT terkait
kecelakaan AirAsia pekan lalu. Ia
kemudian menyindir Jonan yang
pada Jumat lalu marah besar saat
sidak ke kantor AirAsia di Bandara
Cengkareng. Dia marah karena
prosedur briefing cuaca tidak
dilakukan secara tatap muka.

"Menhub tidak boleh ambil
keputusan karena marah, ingin
populer atau ingin cepat bekerja.
Ambillah keputusan berdasarkan
fakta yang sedang dikumpulkan
KNKT," ujar Fahri.

Jonan kemudian mengeluarkan
surat edaran nomor 39 tahun 2014.
Isinya, tentang kewajiban pilot
untuk tatap muka dengan Flight
Operation Officer (FOO) saat briefing
masalah cuaca sebelum terbang.

Fahri kembali mengkritik kebijakan
ini karena menganggap self briefing
dengan data BMKG sudah cukup.

"Sekarang dia mau briefing orang,
setiap pilot mau dia briefing. Come
on, ini 24 jam, ini abad 21,
teknologi update cuaca itu per
menit, per detik. Oh tidak, tiba-tiba
dia bilang harus di-briefing
langsung. Langsung bagaimana? Ini
BMKG online, kita sudah kasih uang
ke BMKG di APBN," kritiknya.