Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono menyebut pemerintahan Jokowi-JK bohong besar soal hitungan subsidi BBM di Indonesia. Arif menyebut saat ini masyarakat tidak disubsidi tetapi justru malah pemerintah mendapatkan keuntungan besar dari penjualan BBM jenis Premium.

Tidak hanya menuding, Arif membeberkan hitungan harga BBM subsidi di Indonesia yang mengikuti mekanisme pasar. Dengan menggunakan dasar perhitungan (MOPS) yang di terapkan oleh pemerintah Jokowi JK dengan harga sebesar rata rata Gasoline (BBM) USD 60,203 FOB ditambah Pajak Pertambahan Nilai 10 persen (VAT Local) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 5 persen maka didapat harga BBM sebesar USD 69,23345 per barel.

Jika ditambahkan dengan biaya penyimpanan dan margin keuntungan sebesar 5 persen equivalen USD 3,46 per barel dari harga BBM yang di impor maka didapati harga BBM sampai ke konsumen sebesar USD 72,69 (dibulatkan )," beber Arif dalam keterangannya kepada redaksi merdeka.com di Jakarta, Minggu (4/1).

Dengan harga USD 72,69 per barel untuk harga BBM sesuai mekanisme pasar maka harga per liter BBM adalah USD 72,69 x Rp 12.500 = Rp 908.668 ( asumsi nilai kurus rupiah terhadap USD). "Maka harga per liternya BBM sebesar Rp 908668 /159 liter = Rp 5.714 per liter."

Menurut Arif, dengan penetapan harga BBM jenis Premium sebesar Rp 7.600 per liter sesungguhnya masyarakat tidak disubsidi tetapi justru pemerintah mendapatkan keuntungan besar dari penjualan BBM premium dengan selisih keuntungan Rp 1.886 per liter dan ditambah pajak PPN dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp 707.

"Ini merupakan kebohongan public yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjual BBM pada masyarakat," tutupnya.