Jumat, 02/01/2015 17:42 WIB
Di BPTSP, Ahok Kesal karena 'Ingin Urus Surat Tanah' Dilempar ke BPN
Ayunda W Savitri - detikNews



Jakarta - Usai meluncurkan program Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP), Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama menyempatkan diri berkunjung ke kantor BPTSP di Balai Kota Blok H.

Begitu sampai, pria yang disapa Ahok ini langsung duduk di kursi memposisikan diri sebagai warga yang hendak mengurus sertifikat tanah.

"Mau ngurus sertifikat gimana?" tanya Ahok kepada salah seorang resepsionis berkerudung merah,Jumat (2/1/2015).

"Sertifikat apa Pak?" Balas sang resepsionis.

"Sertifikat hak milik tanah," sebut Ahok.

"Oh itu harus diurus ke BPN (Badan Pertanahan Nasional)," jawab resepsionis.

Begitu mendengar jawaban tersebut, Ahok langsung tertegun dan sewot. "Nah, saya nggak mau yang seperti ini. Anda yang harus connect ke BPN. Tolong Anda urusi kami jadi orang nggak perlu bolak-balik," terang suami Veronica Tan tersebut

Dia bahkan sempat menyebut seharusnya kantor BPTSP adanya di setiap kelurahan, bukan malah ada di lantai tersendiri Balai Kota. Menurutnya, percuma kantor itu letaknya di Balai Kota karena hanya akan membuat warga bolak-balik.

"Kantor BPTSP harus ada di kantor lurah yang terdekat. Sehingga, kalau saya orang Cilincing perlu nggak datang ke sini. Kalau yang datang nggak begitu ramai buat apa tempat tunggu Anda besar. Kalian santai-santai di sini ngantuk juga kan, lebih baik pindah ke kantor lurah terdekat," imbuhnya.

"Ini juga untuk mengurangi kemacetan, buat apa mengurus itu harus di sini," terang mantan Bupati Belitung Timur.

Jikalau masih saja mengoper urusan tersebut ke badan yang bersangkutan, maka Ahok tidak segan-segan memecat Kepala BPTSP Noor Samsu Hidayat. Sebab, itu menunjukkan kalau kinerja lembaganya gagal.

"Kalau jawabannya urusan saudara harus datang ke kantor BPTSP gubernur atau bupati, saya pecat! Berarti gagal. Buat apa ada kantor mewah, gagal. Kita mau bangun pelayanan yang terpadu," tegas Ahok.

Dia juga mengeluhkan letak kantor BPTSP yang 'terselubung' di lantai 18 gedung Balai Kota Blok H, terlebih lagi tidak dicantumkan pula papan petunjuk. Saat Ahok mengetahui hanya ada sekitar 60 orang yang datang ke BPTSP per hari, dia pun gemas.

"Sekarang saya tanya berapa orang yang izin sehari ke sini? 60 orang. Pindahi saja ke kantor lurah semua," gerutunya

Ayah 3 anak ini juga menganggap ruangan mewah yang ditempati BPTSP sangat tidak relevan dengan jumlah pegawai dan beban kerjanya. Ahok nantinya akan membuat BPTSP DKI menjadi yang terbaik se-Indonesia sehingga bisa dijadikan percontohan bagi daerah lainnya.

"Tulis saja semuanya (dalam laporan apa saja yang Anda lakukan sehari-hari) dengan begitu kita bisa evaluasi kantor ini kebesaran kelebihan orang. Perlu nggak sebesar ini? Nggak perlu. Di kantor lurah terdekat pun paling banyak ngurusin KTP atau KK. Jadi orang BPTSP harus bisa bantu Dukcapil," ucapnya.

"Anda harus bisa jawab semua loh. Kalau ada Ibu yang nangis-nangis datang habis dipukul, Anda telepon Dinsos atau bagian KDRT cari sampai tahu. Pokoknya siapapun yang datang ke meja ini dia nggak boleh pusing, tapi kalian yang haris pusing karena urusannya," kata Ahok dengan suara agak meninggi.

Sebelum meninggalkan lokasi, Ahok sempat menanyakan keberadaan CCTV yang sama sekali tidak terpasang di ruangan. Menurutnya, bila kantor pelayanan jasa tidak dipasang CCTV semua kinerjanya tidak dapat terpantau dengan baik. Maka dia meminta Kadis Kominfo DKI yang baru dilantik hari ini, Ignasius Karunia untuk segera meninjau ulang serta memasang CCTV.

"Saya mau dipasang CCTV di sini. Mana di sini nggak ada CCTV. Kalau kantor pelayanan jasa nggak ada CCTV-nya bohong berarti itu semua kerjanya. Saya mau pasang CCTV percuma kantor bagus nggak ada CCTV-nya! Berapa sih CCTV paling Rp 5 juta, kalau mau yang lebih murah juga ada!" pungkas Ahok dengan wajah kesal.