Pemerintah telah menaikkan harga
Bahan Bakar Minyak (BBM)
pada November lalu sebesar Rp
2.000/liter untuk
Premium dan Solar. Organisasi
Angkutan Darat (Organda) pun tak
mau ketinggalan menaikkan tarif
angkutan umum reguler sebesar Rp
1.000 dan angkutan umum AC
sebesar Rp 1.500.

Selang sebulan, pemerintah
menurunkan harga BBM baik
Premium dan Solar. Namun,
kebijakan baru ini tidak lantas
diikuti penurunan tarif angkutan
umum.

Ketua Dewan Pengurus Organda DKI
Jakarta Safruan Sinungan
mengungkapkan, kenaikan tarif
angkutan umum yang telah
diberlakukan sebelumnya dinilai
wajar. Besaran kenaikan tersebut
tidak sebanding dengan beban
biaya operasional perusahaan dan
suku cadang. Atas dasar ini,
Organda menilai belum bisa
menurunkan tarif angkutan umum.
"Dalam hitungan kami, penurunan
harga Premium dan Solar belum
bisa menutupi biaya operasional.
Tarif kemarin yang sudah dinaikkan
itu sebenarnya masih angka minim,
rendah. Masih wajar, mestinya bisa
lebih tinggi. Jadi belum bisa turun,"
jelasnya kepada detikFinance,
Minggu (4/1/2015).

Menurutnya, secara keekonomian
tarif angkutan saat ini harusnya
lebih tinggi dari yang telah
ditetapkan. Namun demikian,
pihaknya mengaku tidak bisa serta-
merta menetapkan tarif sesuai
dengan kehendak pengusaha.
Kemampuan masyarakat harus
menjadi bahan pertimbangan.

"Kalau harga keekonomian, harusnya
naiknya Rp 2.000 untuk angkutan
umum reguler dan Rp 3.000 untuk
angkutan umum AC. Termasuk taksi,
harusnya naik menjadi Rp 13.000.
Tapi, kita nggak mungkin menaikkan
segitu, yang ada kita ambruk.
Konsumen juga ambruk," paparnya.

Organda Minta Pemerintah Beri Subsidi BBM Khusus Buat
Angkutan Umum

Jakarta -
Organisasi Angkutan Darat
(Organda) meminta pemerintah
memberikan subsidi Bahan
Bakar Minyak (BBM) jenis Premium
dan Solar untuk angkutan umum
sebesar Rp 2.000-Rp 2.500 per
liter. Ini agar tarif angkutan umum
di lapangan tidak naik-turun secara
drastis.

Ketua Dewan Pengurus Organda DKI
Jakarta Safruan Sinungan
mengatakan, kebijakan pemerintah
menghapus subsidi BBM jenis
Premium menyebabkan harga BBM
itu dilepas ke pasar mengikuti
harga minyak dunia. Tarif angkutan
pun otomatis akan mengikuti
fluktuasi harga Premium.

"Kalau subsidi dihapus artinya
harga Premium akan mengikuti
harga minyak dunia yang naik-
turun. Mau tidak mau tarif
angkutan juga ikut naik-turun,
setiap bulan akan ada penyesuaian.
Masa kita bolak-balik mengubah
tarif angkutan?" terang dia saat
dihubungi detikFinance, Minggu
(4/1/2015).

Safruan mengusulkan, pemerintah
memberikan subsidi BBM jenis
Premium dan Solar bagi angkutan
umum sebesar Rp 2.000-Rp 2.500
per liter. Penerapan subsidi BBM
ini berlaku untuk angkutan umum
baik orang maupun barang. Dengan
cara ini, tarif angkutan umum bisa
dikontrol.

"Mestinya untuk angkutan,
pemerintah harus menerapkan
subsidi khusus, jangan dilepas. Jadi
untuk angkutan umum baik orang
maupun barang, Premium sama
Solar disubsidi. Angkot kecil seperti
Mikrolet itu kan pakai Premium,
taksi juga. Kalau subsidi Premium
dihapus, ongkos operasional makin
mahal sementara kenaikan tarif
angkutan minim sekali. Solar juga
perlu subsidi yang lebih tinggi,
bukan Rp 1.000. Idealnya subsidi
Premium dan Solar Rp 2.000-Rp
2.500," jelas dia.

Lebih jauh dia mengungkapkan,
pemerintah bisa menghitung secara
rinci berapa kebutuhan subsidi
BBM untuk angkutan umum. Hal ini
bisa menjadi acuan pengeluaran
pemerintah.

Safruan menyebutkan, data per
November 2014, ada sekitar
103.000-106.000 angkutan umum
baik orang maupun barang.
"Misalkan pertumbuhannya setiap
tahun 5-10%, kan tinggal dihitung
kebutuhan BBM nya berapa, itu
bisa terukur. Pemerintah bisa
menghitung jumlah angkutan
umum. Setelah itu, dilakukan
evaluasi 3 bulanan, misalnya. Ini
harusnya jadi prioritas," papar
Safruan.