Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo geram. Dia menilai, permintaan buruh makin lama makin tak masuk akal terkait penetapan upah minimum kabupaten (UMK).

"Bicaranya mau pakai sabun padat, sabun ,atau sabun cair. Maaf saja ya, buruh di Jateng kemarin minta beras Rojolele, tetapi perusahaan minta beras IR. Buruh perempuan juga minta bra Triumph," tutur Ganjar ditemui di sela-sela Musrenbang Nasional, Jakarta, Kamis (18/12/2014).

Ganjar menilai, komponen hidup layak (KHL) yang diusulkan buruh sudah tidak rasional sehingga kesepakatan pun sulit dicapai. Ganjar pun melihat, buruh sudah tak lagi memperhitungkan kemampuan perusahaan.

"UMK itu perhitungannya kacau. Rumusnya enggak jelas. Indikatornya banyak, survei berhari-hari," imbuh Ganjar.

Dia menerangkan, untuk mengatasi masalah UMK yang berlarut-larut, dia telah berkonsultasi dengan Menteri Tenaga Kerja, bahkan dengan Presiden Joko Widodo. Dia pun berharap, ada pola penetapan upah baru dari Kemenakertrans.

"Kuatkan Dewan Pengupahan karena Dewan Pengupahan sekarang enggak kuat-kuat, enggak pernah kuorum," sindir Ganjar.


http://bisniskeuangan.kompas.com/rea...g.Ganjar.Geram

Buruh Minta Biaya Pijat Masuk Komponen Hidup Layak

Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengungkapkan, komponen hidup layak (KHL) yang diminta para buruh semakin banyak. Pada awalnya pengusaha sudah membatasi 60 KHL, tetapi buruh meminta 84 KHL.

Sarman memaparkan, salah satu KHL yang diminta adalah biaya pijat. Alasannya, para buruh merasa pegal setelah bekerja seharian. "Sekarang mereka pegal-pegal, butuh tukang pijat," ujar Sarman, di Hotel JS Luwansa, Jumat (24/10/2014).

Selain itu, Sarman memaparkan, biaya ongkos naik angkutan umum juga dimasukkan ke dalam KHL. Para buruh mengatakan, ongkos tersebut untuk bepergian mengunjungi teman dan saudaranya yang akan menikah atau acara keluarga.

"Mereka bilang kita pekerja sosial, mau ke tempat teman kimpoian enggak ada ongkos, ongkos sosial," ungkap Sarman.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Jakarta itu melihat penambahan KHL hanya mempermalukan pekerja Indonesia di mata investor asing. Pasalnya, banyak kebutuhan yang tidak mendasar, tetapi dituntut seperti hal di atas


http://bisniskeuangan.kompas.com/rea...bisniskeuangan




klo mintanya yg aneh2 siapa yg mau kabulkan...