Pernyataan Menteri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Yuddy Chrisnandi yang menyebutkan uang negara yang bisa dihemat dari larangan menyelenggarakan rapat di hotel dalam dua bulan terakhir bisa mencapai Rp1,2 triliun, dikritisi Pakar Hukum Mohammad Mahfud MD.

Melalui akun twitter pribadinya, @mohmafudmd, guru besar Fakultas Hukum UII ini menanggapi,

“Tak rpt di hotel hemat 1,2 T krn tak bayar hotel. Tp biaya rpt diluar brp? Sama dgn hemat tak naik Garuda tp tak menghitung biaya naik SQ”.

SQ yang dimaksud Mahfud adalah maskapai penerbangan Singapore Airlines yang secara umum memiliki rentang harga lebih tinggi ketimbang Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia.

Kicauan Mahfud ini segera disambut @rizhamsulaiman: "pengalaman d kantor sy, biaya rpt d htel lbh murah"

Mahfud pun segera membalas : "Betul. Byr katering, bayar penginapan sendiri2 itu biaya negara jg."

Seperti biasa, jika ada kebijakan pemerintah Jokowi yang mendapat kritik, para pendukung Jokowi bergegas menyerang balik si pengkritik.

Menanggapi hal ini, Mahfud menjawab dengan santai bahwa tak ada yang salah dengan kebijakan Jokowi, hanya saja, perlu dihitung dengan cermat agar tak memberi kesan bahwa rapat di hotel sama artinya dengan penghamburan anggaran.

“Kita hanya perlu info cara menghitung yang benar. Kalau policy nya OK”, tulis Mahfud.

Mahfud pun menambahkan, sebagai sesama menteri di kabinet kerja, Menteri Agraria Ferry M. Baldan beranggapan bahwa rapat di hotel lebih hemat.

“Menurut hitungan menteri pertanahan Ferry M Baldan, lebih murah rapat di hotel. Ini pun perlu ditanya cara menghitungnya. Bicara besaran itu harus jelas”, tulis Mahfud lagi.

Jadi, duduk persoalannya, rapat di hotel tak menjadi jaminan pembengkakan anggaran. Sebaliknya, tak rapat di hotel juga tak berarti murah. Yang diinginkan oleh publik adalah transparansi anggaran. (fs)