Lantaran menunggak pembayaran selama dua bulan, PT PLN (Persero) memutus pasokan listrik ke sejumlah kantor pemerintah di wilayah DKI Jakarta.Pemutusan sepihak ini membuat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) naik pitam. Ia menyebut pemerintah bukan menolak membayar rekening listrik, tapi karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015 belum diputuskan DPRD DKI.



“PLN itu seperti punya kuasa sendiri. Bagaimana lawan sama pihak yang berkuasa kalau dia mau hitung-hitungan gitu, susah. Terus bagaimana lagi ya kita lapor Presiden,” ucap Ahok dengan nada tinggi, di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (23/12/2014).

Adapun instansi pemerintah yang pasokan listriknya diputus yakni kantor dinas pekerjaan umum, kantor dinas pariwisata, rumah pompa air, hingga sejumlah puskesmas.

Mantan Bupati Belitung Timur itu menganggap selama ini PLN terlalu semena-mena kepada instansi lain, termasuk pemerintah. Ahok mengatakan, jika PLN masih menunjukkan sikap sepihak seperti itu, pihaknya tidak segan-segan akan melarang tiang-tiang listrik PLN tegak berdiri lagi di jalur hijau milik Pemprov DKI.

“PLN itu susah dikasih pendekatan, kita sudah kirim surat pengajuan keringanan, minta masa tenggang waktu tapi .. sumber