Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi menghapus tes kompetensi bidang (TKB) dalam tes CPNS. Alasannya, tes tersebut rentan penyelewengan dan politik jual beli.

"‎Kami beritahukan kepada seluruh penyelenggara tes CPNS, tidak ada lagi tes kompetensi bidang. Sebelumnya ada TKD dan TKB. TKD adalah tes kompetensi dasar yang sekarang gunakan komputer untuk hindari penyalahgunaan wewenang dan politik uang di TKB," kata Yuddy.

"Kalau tes kompetensi dasar lulus maka tidak perlu tes kompetensi bidang karena membuka peluang adanya penyalahgunaan wewenang dan politik jual beli CPNS," tambah dia.

‎TKB hanya diberlakukan untuk jabatan fungsional khusus. Namun, penyelenggaraan tes itu pun harus mendapat izin dari KemenPAN-RB untuk meminimalkan penyalahgunaan.

"Kalau pun ada jabatan fungsional khusus yang perlu TKB wawancara misalnya dosen, kan tidak mungkin nilainya bagus, tapi dia belum ketahuan bisa mengajar atau tidak. Itu butuh tes kompetensi bidang, bagi jabatan fungsional khusus seperti itu semuanya harus dapat izin dari kementerian," ungkap dia.

Yuddy mengungkapkan, dia telah melapor ke Wapres Jusup Kalla terkait pelaksanaan tes CPNS dan penerimaan PNS. Proses tersebut sudah berlangsung hampir 100 persen, tapi yang diumumkan baru mencapai 80 persen.

"Kami sudah instruksikan kepada seluruh jajaran kementerian untuk sampaikan ke panitia seleksi nasional CPNS yang sedang rapat di KemenPAN, agar seluruh pelaksanaan CPNS yang sudah berlangsung agar diumumkan sebelum 31 Desember. Kemudian hasilnya diketahui secara transparan," ujar Yuddy.

"Contohnya sudah sangat baik sekali putrinya Bapak Presiden. Itu hasil CAT. Walaupun nilainya, selisihnya hanya sedikit sekali. Kalau tidak lulus ya saat itu ketahuan tidak lulus," tandas Yuddy. (Sun/Mut)