*Merdeka.com - *Wakil Ketua Umum Partai Golkar Versi Munas Jakarta Priyo Budi Santoso mengatakan masih ada banyak perbedaan pandangan dalam perundingan antara kubu Ical dengan kubu Agung. Bahkan ada aksi gebrak meja dalam perundingan kali ini.

"Saya kira ini beberapa hal maksimal yang bisa kita rundingkan, kalau tadi teman teman mendengar ada yang der der der (gebrak meja) itu wajar karena kita ingin cari solusi," kata Priyo di usai perundingan di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa (23/12).

Menurut Priyo, ada sejumlah perbedaan pandangan dua kubu ini dalam menghapus kepengurusan golkar versi Munas Jakarta dan Munas Bali. Oleh sebab itu, saat ini masih menggunakan kepengurusan di era Munas Riau tahun 2009 lalu.

"Tapi cara memandang kepengurusan munas Riau seperti apa. Kami masih mengalami perbedaan tafsir," kata Priyo.

Dia menginginkan pertemuan islah antara dua kubu ini pada 8 Januari 2015. Namun, dia belum menyepakati untuk dilakukannya Munas Rekonsiliasi.

"Jalan islah ini dibuka jadi islah visi, kedua kemungkinan ada islah struktur dan islah personel. Apakah cukup dengan pembicaraan seperti apa," kata dia.

Hasilnya perundingan dua kubu Golkar bersepakat untuk mengutamakan jalur islah, rekonsiliasi, dengan mufakat untuk selesaikan masalah. Bahkan, menghindari sejauh mungkin cara menyelesaikan perselisihan dengan Mahkamah Partai atau pengadilan.

Kemudian, hasil pertemuan ini juga menyepakati supaya masing-masing kubu tidak memperuncing masalah dan tidak membawa perselisihan ini ke Golkar di tingkat daerah. Perselisihan dicukupkan pada lingkup DPP Golkar saja.

Kedua belah pihak juga bersepakat mendukung substansi Pilkada langsung yang dikeluarkan Presiden SBY. Serta, posisi Golkar dalam mendukung program pemerintah Jokowi-JK terutama yang berdasarkan asas pro-rakyat.*

Jakarta - Dua tim juru runding dari dua kubu Golkar saling bertemu untuk melakukan perundingan di kantor DPP Golkar. Wakil Ketua Umum kubu Ical, Sharif Cicip Sutardjo mengatakan kalau persoalan rekonsiliasi antara dua kubu akan tetap menjadi prioritas yang di bahas.

"Itu pasti kita bicarakan pertama. Bahwa nanti ada mahkamah partai yang memberikan referensi, itu lain lagi. Islah itu yang mau kita bicarakan hari ini," kata Cicip di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (23/12/2014).

Dia menyadari kalau tidak segara terbentuk islah dan tetap deadlock maka berpotensi buruk bagi Golkar. Apalagi menurutnya meski kepengurusan Munas Riau diakui Menkum HAM namun dianggap sejumlah pihak terutama kubu Agung sudah demisioner.

"Demisioner itu artinya pengurus itu tidak boleh ambil keputusan yang strategis. Tapi, pengurus harus tetap kerja. Kalau enggak ada pengurus siapa yang jalani partai. Partai kan kalau dua-duanya deadlock kan partai bubar. Itu pengertian dasar. Tidak boleh ada kevakuman," sebut mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu.

Namun, dia mengisyaratkan kalau pihaknya bakal membahas pengakuan Menkum HAM terkait kepengurusan Munas Riau. Menurutnya, pernyataan Menkum Yasona Laoly bisa dijadikan dasar sikap dalam persoalan ini.

"Dasarnya gampang aja, surat keputusan pemerintah yang sudah ada akan dibahas. Selain surat kan ada pernyataan dari pemerintah. Kedua hasil dari Mahkamah Partai yang sudah rapat, hasilnya udah ada," tuturnya.

Lantas, bagaimana dengan pihak Agung yang tidak mengakui kepengurusan Munas Riau terutama Mahkamah Partai? Cicip mengatakan kalau hal ini juga akan dibahas dalam tahap perundingan.

"Mereka tidak akui Mahkamah Partai di Bali, dan kami tidak akui Mahkamah Partai Jakarta. Sehingga tidak boleh ada kevakuman hukum, kembali pada agenda yang dihasilkan Munas Riau. Itu dasar untuk bisa bicara siapa Mahkamah Partai bisa kerja dasarnya begitu," sebutnya.