JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Andrinof Chaniago mengatakan, pemerintah menyediakan anggaran Rp 384 triliun untuk menghilangkan permukiman kumuh dalam lima tahun ke depan.

"Itu berasal dari seluruh sumber dana. APBN, APBD, CSR (corporate social responsibility)," kata Andrinof, Jakarta, Senin (22/12/2014).

Dia mengatakan, pemerintah akan melaksanakan program apa pun untuk mencapai target nol persen permukiman kumuh pada 2019 mendatang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Prinsipnya, kata dia, membangun tanpa menggusur.

"Kan macam-macam program metodenya, mengganti, memperbaiki, merenovasi, menata, dan menghilangkan kekumuhan," ucap dia.

Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum 2014 dan BPS DKI 2013, luas kawasan kumuh di Indonesia saat ini seluas 38.431 hektar. Andrinof mengatakan, pemerintah berkomitmen mengurangi kawasan permukiman kumuh 7.600 hektar per tahun.

Sementara itu, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Dedy S Priatna mengatakan, untuk mencapai target tersebut, pemerintah mencanangkan program penanganan kumuh. Dedy memaparkan, sembilan kota akan menjadi kota percontohan.

Kota-kota itu ialah Kabupaten Tangerang, Kota Palembang, Kota Semarang, Kota Banjarmasin, Kota Yogyakarta, Kota Malang, Kota Makassar, Kota Surabaya, serta Kota Pekalongan.

http://bisniskeuangan.kompas.com/rea...rmukiman.Kumuh

mendingan lapangan kerja dulu dah& program KB mesti ketat terutama pulau jawa sumatra.klo byk org tapi ga punya duit otomatis jadi kumuh.klo org dikit byk bisnis pasti byk org kaya,kawasan kumuh berkurang.....
koq si dewa jadi bodoh ya skrg?kan harusnya sumber masalahnya yg dibenahi.bukan efeknya.
meski ruma dibagusin klo ga ada duit mah jadi beban negara rawat rumahnya...cuma keren doang mungkin max cuma 10 taon abis itu jadi kumuh lagi....

gw bkn panasbung,tapi eks panastak....jomblo gitu loh kaya ahok