Ada peristiwa menarik di penghujung tahun 2011 lalu. Tepatnya sejak 23 Desember kota Solo gelap gulita. Ini terjadi karena PLN memutuskan jaringan listik untuk 17 ribu titik lampu penerangan jalan. Penyebabnya tak lain karena Pemkot untuk kesekian kalinya menunggak pembayaran rekening listrik untuk penerangan jalan umum. Pemkot Solo menunggak rekening sejumlah Rp 8.9 milyar.

Pemadaman listrik selama beberapa malam di penghujung tahun 2011 tersebut, menunjukan bahwa ada ketidakberesan dalam pengelolaan keuangan daerah. “Tunggakan ini semestinya tidak perlu terjadi karena dana sudah ada, ini menunjukkan ada yang tidak beres dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah,” kata Muhammad Rodhi, wakil ketua DPRD kota Surakata.

Pihak PLN sebagaimana diungkapkan Manajer Area Pelayanan dan Jaringan Surakarta, Puguh Dwi Atmanto, pemadaman tersebut terpaksa dilakukan karena jumlah tunggakan rekening listrik yang dilakukan Pemkot Solo sudah tidak bisa ditolerir lagi.

Puguh mengatakan, selama ini Pemkot Surakarta mendapat setoran pajak rekening listrik rata-rata 2.4 milyar tiap bulannya. Dari jumlah itu, sebenarnya masih ada kelebihan karena tagihan yang harus dibayar ke PLN rata-rata hanya sekitar Rp 2 milyar saja. Artinya Pemkot Surakarta mendapat surplus hingga Rp 400 juta tiap bulannya dari pajak penerangan jalan umum (PPJU).

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, Pemkot Surakarta memang selalu mengalami surplus dari pembayaran rekening PPJU, karena hasil pajak yang didapat dari konsumen listrik jauh lebih besar dibandingkan dengan rekening yang harus dibayarkan. Surplus yang diperoleh antara Rp 184 juta hingga Rp 467 juta. Bahkan pada Juni 2010 lalu surplusnya mencapai lebih dari Rp 1 miliar. “Anehnya Pemkot Solo masih memiliki tunggakan rekening PPJU Rp 13 milyar,” kata anggota dewan dari PKS tersebut.
Pihak PLN rupanya habis kesabaran, karena kasus tunggakan listrik ternyata tidak hanya terjadi sekali saja. Tahun 2010, kasus serupa juga terjadi tapi jumlahnya lebih kecil Rp 3.6 milyar. “Waktu itu kami masih tolerir,” kata Puguh.

Menurut Puguh, dampak tunggakan listrik Pemkot Surakarta tersebut berakibat pada perjalanan karir mereka sebagai karyawan PLN. Jajaran manajer PLN Surakarta terpaksa mendapat sangsi penundaan kenaikan golongan dan pangkat selama satu semester. “Kami diberi sangsi karena dianggap tidak becus menangani masalah tunggakan listrik,” ujar Puguh lebih lanjut.

SOLO, KOMPAS.com- Pemerintah Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa (3/1/2012) sekitar pukul 13.00 WIB, membayar tunggakan pajak penerangan jalan umum (PPJU) selama empat bulan sejak September-Desember 2011 sebesar Rp 8,9 miliar. Pembayaran dilakukan secara tunai di kantor PT PLN Area Pelayanan dan Jaringan (APJ) Surakarta.

Pembayaran yang dilakukan langsung oleh Wali Kota Solo Joko Widodo dan Wakil Wali Kota Solo FX Rudyatmo itu disaksikan oleh ratusan warga Kota Solo yang turut mendatangi kantor PT PLN. Mereka membawa uang pecahan Rp 100.000, Rp 50.000 hingga pecahan Rp 100 senilai total Rp 8.930.984.865,00.

Warga membawa spanduk yang berisi dukungan kepada Pemkot Solo. Teriakan-teriakan dukungan juga terus terdengar sepanjang pertemuan antara Wali Kota, Wakil Walikota, dan Manajer PT PLN APJ Surakarta.

Sebelumnya, 10 persen dari 17.000 PJU di Kota Solo yang berada di jalan utama, Jalan Slamet Riyadi dan Jalan Adi Sucipto, dipadamkan oleh PLN pada tanggal 23 Desember 2011 lalu. Pemkot Solo menunggak pembayaran karena mekanisme pencairan APBD yang baru dapat dikeluarkan pada tahun 2012.