JAKARTA, KOMPAS.com - Puluhan ribu warga menengah ke bawah menjadi korban penggusuran oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu, Ketua Forum Warga Kota Jakarta, Azas Tigor Nainggolan, menyimpulkan bahwa Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama tidak menyukai keberadaan orang miskin.

"Ahok itu enggak suka orang miskin tinggal di Jakarta. Orang miskin dalam pikiran Ahok itu negatif. Sumber macet, sumber kumuh. Makanya harus disingkirin dari Jakarta," ujar Azas dalam diskusi di Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Minggu (21/12/2014).

Hal ini diucapkan Azas karena Ahok kerap melakukan penggusuran. Biasanya alasan yang digunakan adalah untuk mengalihfungsikan lahan penggusuran menjadi lahan resapan berupa ruang terbuka hijau. [Baca: Dalam Setahun, Puluhan Ribu Orang Jadi Korban Penggusuran Pemprov DKI]

Azas mengatakan memindahkan puluhan ribu orang demi RTH adalah sebuah bentuk diskriminasi. Hal ini sama saja dengan menyebut orang miskin sebagai penyebab banjir.

Azas menambahkan, memang warga yang digusur dipindahkan ke rumah susun yang disediakan. Akan tetapi, kehidupan warga yang tinggal di rusun kebanyakan tidak lebih baik. Banyak rusun yang bocor parah dan sejumlah fasilitas tidak bisa digunakan.

Azas mengatakan, berdasarkan hasil lab, air bocoran yang terdapat di rusun-rusun itu merupakan air yang sangat kotor. "Kata dia kan udah dikasih rusun. Oke, tetapi coba deh Ahok tinggal sehari saja di rusun itu," ujar Azas.

Berdasarkan data akhir tahun yang dihimpun Forum Warga Kota Jakarta, sekitar 13.852 orang menjadi korban penggusuran dari 26 penggusuran yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta sejak awal tahun.

Forum itu menyebut sebanyak 19 penggusuran di antaranya dilakukan tanpa proses sosialisasi dan negosiasi terhadap warga terlbih dahulu. Sehingga, bisa dikatakan sebagai penggusuran paksa.

Penggusuran paling besar yang dicatat oleh forum itu terjadi di Kali Sunter dan Pedongkelan. Azas mengatakan sebenarnya pemerintah masih bisa melakukan penggusuran jika diperlukan. namun, ada langkah-langkah yang harus dilakukan Pemprov DKI dalam melakukan penggusuran itu.

Azas meminta Pemprov DKI segera menghentikan penggusuran paksa. Kata dia, Pemprov DKI harus memiliki standar operasional dalam melakukan penggusuran. Tidak boleh lagi ada warga yang digusur tiba-tiba ketika malam atau waktu subuh.

Selain itu, Azas juga meminta Pemprov DKI bisa melibatkan warga yang akan digusur dalam melakukan penggusuran. "Berilah kejelasan sejak awal kenapa, kapan, dan kemana mereka akan digusur. Perlakukan warga miskin secara adil dengan ikut melibatkan mereka dalam pembangunan Jakarta."


http://megapolitan.kompas.com/read/2..._campaign=Kknw

WAKTU AHOK JADI BUPATI, ITU RAKYATNYA KAYA SEMUA YAA