Jakarta -Pemerintah pimpinan Joko Widodo (Jokowi) akan membayar kekurangan ganti rugi lumpur Lapindo Rp 781 miliar tahun depan. Dana itu akan diganti dengan jaminan lahan terdampak lumpur yang totalnya Rp 3,8 triliun.

Memang dari lahan korban lumpur yang nilainya Rp 3,8 triliun, pihak Minarak Lapindo telah membayar Rp 3,03 triliun. Sisanya Rp 781 miliar harus dibayar pemerintah, karena Lapindo tak lagi mempunyai uang.

Nantinya, pemerintah akan mendapatkan sertifikat aset lahan yang telah diganti rugi oleh Lapindo. Jadi seluruh lahan terdampak yang totalnya Rp 3,8 triliun akan jadi jaminan. Dalam 4 tahun, Lapindo harus mengganti ke pemerintah. Bila tidak, seluruh aset jadi milik pemerintah.

Tapi apakah lahan tertutup lumpur itu masih berharga atau laku dijual, dan akan diambil lagi oleh Lapindo?

"Masih laku dan kemungkinan mereka (Lapindo) akan bayar lagi. Karena total aset yang dijaminkan ke pemerintah lebih dari Rp 3 triliun. Jadi pemerintah keluar Rp 781 miliar, tapi aset yang dipegang Rp 3 triiun lebih. Kita beri waktu 4 tahun untuk membayar kembali, dan pasti mereka akan membayar kembali karena asetnya besar," papar Sofyan.

Hal ini disampaikan Sofyan di kantornya, Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (19/12/2014).

Sofyan yakin, lahan tersebut masih berharga dan bisa dijual lagi ke depan. "Suatu saat lumpur berhenti dan tanah akan laku dijual," ucap Sofyan.
sumber

lumayan 3T