JAKARTA, KOMPAS.com - Tak lama lagi, kalender tahun 2014 akan kita tutup dan berganti tahun 2015. Anda boleh merayakan pesta tahun baru. Tapi, setelah itu, jangan terlalu berharap banyak kesejahteraan Anda di tahun depan akan lebih baik dari tahun ini.

Yang terjadi justru bisa sebaliknya. Sebab, pemerintah telah menyiapkan sejumlah kebijakan yang siap menambah beban pengeluaran masyarakat. Bebijakan ini bahkan berpotensi menyebabkan kenaikan inflasi.

Ada beberapa kebijakan pemerintah tahun depan yang berpotensi mengerek inflasi. Dalam paparan kajian ekonomi tahun 2015 oleh Bank Indonesia (BI) disebutkan, pertama, pemerintah akan menaikkan tarif listrik (tarif adjustment) untuk golongan rumah tangga dan industri.

Kedua, tarif pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) akan naik. Ketiga, kenaikan tarif kereta ekonomi. Terakhir, kenaikan harga gas elpiji ukuran 3 kg.

Jika kebijakan ini diambil pemerintah, target inflasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2015 sebesar 4 persen plus minus 1 pesen berpotensi melonjak. Apalagi, jika pemerintah menaikkan tarif listrik untuk golongan 450 VA-900 VA serta menaikkan harga gas elpiji 3 kg. Sebab, kedua kebijakan tersebut akan menambah inflasi 2,12 persen.

Sayang, Direktur Utama PLN Nur Pamudji enggan menjelaskan rencana kenaikan tarif listrik itu. Menurut dia, kebijakan itu tergantung keputusan pemerintah. "PLN tak bisa menentukan tarif sendiri," ujarnya, diplomatis.

Ekonom Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Doddy Arifianto menghitung, dengan kebijakan tersebur, inflasi tahun depan bisa mencapai 7,2 persen. "Itu sudah termasuk dampak depresiasi rupiah terhadap dollar Amerika," ujar Doddy. Kalkulasi dia, jika pelemahan rupiah berlanjut hingga 10 persen akan menambah inflasi 0,5 persen.

Ekonom Bank Tabungan Negara (BTN) Agustinus Prasetyantoko menilai, pemerintah memang sulit menjaga target inflasi 4,4 persen-5 persen. Hitungan dia, inflasi 2015 5,6 persen-6 persen. Sebab, di awal tahun, masih ada efek kenaikan harga BBM.

Di tengah banyak tekanan, pemerintah sudah seharusnya bijak dengan tidak mengeksekusi kebijakan itu. Sebab, kebijakan itu jelas akan memukul daya beli masyarakat, utamanya golongan bawah Apalagi, ancaman ekonomi Indonesia tahun depan juga datang dari ekternal, yakni pelambatan ekonomi global. Sudah seharusnya stimulus justru diberikan.