Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan pemerintah akan mengupayakan segala cara untuk menstabilkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Salah satunya adalah kembali mengandalkan pinjaman luar negeri dari lembaga multilateral sebagai solusi praktis untuk menutup kebutuhan pembiayaan di masa mendatang.

“Pemerintah akan menggunakan lebih banyak dana ODI (Overseas Development Institute) yang tidak lewat mekanisme pasar. Pinjaman lewat ADB, World Bank, Jepang dan dari pemerintah mana saja, sehingga bunga utang infrastruktur pemerintah akan lebih terkontrol,” ujar Sofyan di kantornya, Selasa (16/12).

ODI adalah salah satu lembaga Think Tanks untuk pembangunan internasional yang berbasis di Inggris. Sejak tahun 1960 ODI telah bekerja dalam berbagai isu-isu kebijakan pembangunan di negara-negara berkembang.

Menurut Sofyan, pembayaran dan rekstrukturisasi utang valas swasta yang meningkat menjadi salah satu penyebab melemahnya rupiah. Kendati demikian, Sofyan menilai pinjaman luar negeri masih menjadi opsi yang paling efisien bagi pemerintah untuk mengontrol utang negara.

“Intinya pemerintah akan melakukan segala upaya untuk menjaga stabilitas rupiah,” katanya.

Sebelumnya, Menteri BUMN Rini Soemarno meminta perusahaan pelat merah untuk mengurangi pembiayaan melalui pinjaman maupun obligasi valas. Selain itu, Rini juga menginstruksikan BUMN untuk melakukan aksi lindung nilai (hedging) guna mengantisi dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.(tha/cnnindonesia)

Tolak World Bank, Jokowi lawan dominasi asing
Sindonews.com - Ketua Koalisi Anti Utang (KAU) Dani Setiawan menilai, Indonesia tidak menganut sistem ekonomi liberal dan secara sadar ingin membatasi pengaruh modal asing dalam perekonomian nasional. Tindakan itu tercermin dari sikap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi).

"Saya mendukung upaya Jokowi yang membatalkan pinjaman Bank Dunia, karena jelas sudah diamanatkan dalam Undang-undang 45. Kita harus berani melawan dominasi asing. Mudah-mudahan Jokowi bisa membawa itu," ujar Dani, di Dapur Selera, Tebet, Jakarta, Senin (8/4/2013).

Dia menambahkan, menegakkan kemandirian dan kedaulatan bangsa merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar. Sikap Jokowi menolak hubungan kerjasama itu, dinilai sudah tepat.

"Untuk menegakkan kemandirian dan kedaulatan bangsa adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Jokowi sudah tepat. Dia menolak bantuan Bank Dunia," paparnya.

Dilanjutkan dia, sikap Jokowi yang berani menolak kerjasama dan pinjaman Bank Dunia, merupakan bagian dari penerapan pasal 33 yang diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945.

Seperti diberitakan, Pemprov DKI berniat membatalkan rencana pinjaman Bank Dunia untuk membantu pengerukan kali di Jakarta. Pasalnya, bantuan tersebut penuh dengan syarat yang memberatkan Pemprov DKI Jakarta.