Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak berminat dan berambisi untuk menduduki posisi Ketua Umum PDIP menggantikan Megawati Soekarnoputeri.

Demikian diutarakan politisi PDIP Eva Kusuma Sundari menanggapi hasil survei nasional oleh Cyrus Network.

"Saya kira hal itu berseberangan dengan komitmen Jokowi yang melarang keras menteri Kabinet Kerja rangkap jabatan, jadi sudah pasti beliau (Jokowi) tidak akan mau mengisi jabatan sebagai ketua umum. Setidaknya sampai masa jabatannya sebagai presiden habis," jelas Eva.

Pada kesempatan yang sama, Lembaga survei Cyrus Network merilis survei tentang regenerasi kepemimpinan parpol. Survei tersebut bersifat nasional karena melibatkan masyarakat pedesaan dengan presentase 51 persen dan perkotaan sebesar 49 persen. Presentase tersebut dianggap mampu mewakili suara masyarakat Indonesia.

Survei nasional itu melibatkan 1.220 responden dan menghasilkan temuan yang cukup mengejutkan, salah satunya dengan memperlihatkan eletabilitas Megawati sudah dinilai tidak layak lagi menjadi Ketum PDIP lantaran sudah berumur.

"Kalau memang Ibu Megawati berniat mencalonkan diri lagi menjadi Ketum, nampaknyan tidak akan semulus dulu, maka berdasarkan survei, Jokowi di peringkat pertama yang menduduki presentase sebesar 26,1 persen, di susul Puan Maharani dengan 18,6 persen, lain hal nya dengam dirinya (Megawati) yang hanya m3ndapatkan 16,7 persen suara respond


"Pak Jokowi itu enggak mau jadi Ketum PDIP," kata Eva usai Diskusi Hasil Survei Nasional Cyrus Network "Opini Publik mengenai Regenerasi Kepemimpinan Partai Politik di Indonesia" di Jalan Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/12/2014).

Eva mengatakan, saat ini Jokowi berkomitmen untuk memisahkan pemerintahan dengan partai politik (parpol). Hal itu sudah tercermin dengan perintah Jokowi melarang menteri di kabinet kerja merangkap jabatan di partai politik.