JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham optimistis bahwa pemerintah akan mengesahkan kepengurusan Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional IX di Bali. Idrus menyebutkan, apabila kepengurusan yang dipimpin Aburizal Bakrie itu tak disahkan, maka rakyat akan melawan.

"Apabila tidak berikan pengesahan atas proses pengurusan berdasarkan AD/ART dengan dukungan seluruh pemegang suara, lawannya akan rakyat. Rakyat akan berikan penilaian sangat negatif," ucap Idrus di Kompleks Gedung Parlemen, Jumat (12/12/2014).

Salah satu tangan kanan Aburizal di partai berlambang pohon beringin itu yakin bahwa Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak akan mengambil risiko itu. Idrus menengarai ada politisi-politisi di sekeliling Jokowi-JK yang kerap mengatasnamakan pemerintah dan mengintervensi partai-partai. Idrus meminta agar Jokowi dan JK tidak terpengaruh oleh oknum tersebut.

Ia mengatakan, Golkar belum mempersiapkan langkah hukum untuk menghadapi skenario terburuk atas sengketa kepengurusan Golkar. Menurut dia, pemerintah bisa mengesahkan hasil munas di Bali karena pelaksanaannya demokratis dan terbuka.

Idrus menyindir kubu yang dimotori Agung Laksono yang menggelar munas di Ancol, Jakarta. "Dulu mereka ingin agar munas dilakukan sebelum 20 Oktober, tujuannya mencari jabatan. Setelah gagal, ingin munas tahun 2015. Saat kami putuskan munas 2014, dia buat pula munas di tahun 2014. Masyarakat akan melihat siapa yang tidak bisa dipercaya di sini?" ucap Idrus.

Idrus enggan berkomentar soal rencana Golkar kubu Agung Laksono yang hendak mendaftarkan diri ke Kementerian Hukum dan HAM. Ia tetap percaya diri bahwa kubu Aburizal akan disahkan oleh pemerintah.

Kepengurusan Golkar hasil Munas IX Bali telah lebih dulu melaporkan struktur kepengurusannya ke Kemenkumham pada 8 Desember lalu. Adapun pengurus kubu Agung Laksono baru akan menyerahkan struktur kepengurusan hari ini. Pemerintah belum menentukan Partai Golkar yang dianggap sah.