DEPOK, BIJAKS - Pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada sempat membuat Koalisi Merah Putih (KMP) goyah. Namun hal tersebut dibantah Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Bagi PKS, masalah Perppu memang menjadi salah satu pembahasan di dalam KMP. “KMP-nya tetap sebagai sebuah koalisi menjadi unsur penyeimbang pemerintahan, adapun sikap terhadap Perppu itu kan belum dibahas dalam rapat koalisi. Itu kan baru pendapat masing-masing anggota koalisi, mereka bahas lagi bisa seperti yang dulu bisa setuju dengan Perppu, semua kemungkinan masih mungkin. Kalau misalnya nanti kesepakatan anggota KMP dukung Perppu yang terbaik bagi masyarakat Indonesia, enggak masalah juga,” tegas Ketua DPD PKS Suparyono. Sikap PKS, menurutnya, masih akan menunggu pembahasan di dalam KMP secara resmi dan bersama-sama. PKS memastikan akan mengikuti apapun keputusan koalisi. Wakil Ketua DPRD Depok itu menambahkan, kedatangan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menemui Presiden RI Joko Widodo juga sudah diprediksi, lantaran Partai Demokrat memang partai pengusung Perppu tersebut sejak awal. Sikap Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie yang belakangan mendukung Perppu juga pasti memiliki banyak pertimbangan lain. “Misalnya Partai Demokrat dianggap jadi bagian integral KMP bisa jadi begitu memang KMP kan juga tahu Partai Demokrat pengusul utama Perppu itu. Kalau SBY datang ke Jokowi sesuatu yang sudah diprediksi. Mungkin Pak Ical punya pertimbangan lain. Kalau sikap PKS masih menunggu,” ungkapnya



http://m.bijaks.net/news/article/9-75198/pks-yakin-kmp-tak-akan-bubar-hanya-gara-gara-perppu