Jokowi-SBY Goyahkan Koalisi Prabowo

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo membuka peluang berkoalisi dengan Partai Demokrat setelah bertemu dengan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Senin 8 Desember 2014. Menurut Jokowi, pemerintah dan Demokrat sama-sama setuju Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dijadikan undang-undang.

“Dalam waktu dekat, ya perpu dulu. Kalau diteruskan, bisa saja yang lain, kenapa tidak? Paling tidak (perpu) menjadi pintu masuk (koalisi),” kata Jokowi setelah menerima kedatangan SBY di Istana Merdeka. Perpu yang dikeluarkan pada masa pemerintah SBY itu mengatur pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung.

SBY mengamini bahwa sikapnya sama dengan Jokowi, yakni menggolkan perpu untuk disahkan menjadi undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat. “Seratus persen. Mudah-mudahan bagus untuk ke depan. Kami bicarakan begitu (perpu) dulu,” katanya.

Sebelumnya, SBY mempersoalkan penolakan Partai Golkar terhadap Perpu Pilkada. Presiden RI ke-6 itu menilai Golkar melanggar janji soal perpu tersebut. Padahal, Demokrat telah mendukung Koalisi Merah Putih dalam pemilihan pimpinan DPR dan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Achmad Basarah, mengatakan komunikasi dengan Demokrat belakangan ini kian intensif. Selain membicarakan perpu, kata Basarah, pertemuan perwakilan dua partai membahas soal hak interpelasi kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi yang digulirkan koalisi pendukung Prabowo Subianto itu. Kesamaan sikap Demokrat dengan koalisi Jokowi bakal mengubah peta kekuatan di DPR yang dikuasai koalisi Prabowo.

Ketua Harian Demokrat Sjarifuddin Hasan menyatakan partainya akan mendukung Presiden Jokowi selama kebijakannya sesuai dengan visi-misi Demokrat. Pertemuan SBY dengan Jokowi, kata Sjarifuddin, bukan berarti membuat Demokrat mendukung pemerintah sepenuhnya.

Adapun Sekretaris Jenderal PAN Taufik Kurniawan mengatakan partainya bakal bertahan di Koalisi Merah Putih. Tapi, menurut dia, ada kemungkinan PAN mendukung pemerintah Jokowi dalam isu lain. Dia mencontohkan, PAN telah bersepakat ihwal terbitnya Perpu Pilkada.

Ketua Partai Gerindra, Desmond Junaidi Mahesa, mengakui Koalisi Merah Putih tak melulu solid. “Sejak awal kami sadar koalisi ini lebih condong bersandar pada kepentingan, bukan ideologi,” ujar dia, Gerindra, kata Desmond, bakal mengevaluasi posisi Demokrat ataupun partai lain yang bisa melemahkan kekompakan koalisi Prabowo.

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Kuskrido Ambardi, menilai hubungan antara pemerintah dan Demokrat tak permanen. Menurut dia, dukungan itu bergantung pada isu dan bisa mengurangi kekuatan oposisi di parlemen.

“Kalau Demokrat mendukung pemerintah, kekuatan Koalisi Merah Putih bakal berkurang drastis,” ujar Kuskrido. Dia menambahkan, goyahnya koalisi Prabowo juga dipengaruhi oleh konflik internal Partai Golkar, yang terbelah menjadi dua, yaitu kubu Aburizal Bakri dan Agung Laksono


Persatuan Kubu Demokrat (Pak Susilo) ke Pemerintahan (Pak Jokowi) adalah suatu hal yang telah di tunggu-tunggu, karena memang sudah selayaknya Demokrat melakukan hal tersebut, mengingat Pak Susilo yang telah menjadi mantan Presiden RI sudah banyak mengetahui mekanisme Pemerintahan. Pada saat kemarin, Demokrat yang lebih mendekat ke Partai Golkar, kemungkinan karena kepentingan Golongan yang di janjikan Kubu Parabowo - Bakrie.

Tetapi, meskipun dengan adanya berita Pak Susilo akan mendukung Pemerintahan RI, mungkin bisa lah kita lebih tenang, tetapi kita juga harus menengok ke belakang tentang sepak terjang Pak Susilo dan Partai Demokrat yang memang jago "Pencitraan".

Sampai saat ini, Pak Celetuk analisa, memang sistem yang di buat Pak Jokowi memiliki Tujuan yang baik, serta memikirkan Negara Indonesia untuk ebih maju, Sudah seharus nya Program dan sistemnya kita Dukung total.

Hanya Waktu yang dapat membuktikan tentang keputusan Pak Susilo dan Demokrat yang merapat pada Pak Jokowi adalah sebuah Pencitraan atau hanya "Pencitraan" saja.

Semangat Pak Jokowi...!! Hidup Indonesia..!!!

Celetuk Politik Indonesia