Jokowi Tolak 64 Grasi, Eks Hakim Agung: Banyak yang Bisnis Narkoba di Bui

Jakarta - Mantan hakim agung Prof Dr Komariah Emong Sapardjaja mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak grasi 64 terpidana mati gembong narkoba. Ia berharap eksekusi bisa dilakukan secepatnya.

"Untuk kasus-kasus besar narkotika, jaringan internasional, saya setuju dijatuhi pidana mati," kata Komariah saat dihubungi detikcom via telepon Selasa (9/12/2014) malam.

Menurut Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung tersebut, Kejaksaan Agung (Kejagung) harus bertidak tegas. Ia meminta ke-64 terpidana mati yang grasinya ditolak Jokowi itu segera dieksekusi.

"Soalnya menurut data BNN (Badan Narkotika Nasional) mereka yang sudah divonis mati, tapi tidak dieksekusi-eksekusi, malah berbisnis narkoba di sana (penjara),"ucap Komariah.

"Kalau tidak salah Jaksa Agung yang baru ini juga punya program mempercepat eksekusinya ya. Harusnya seperti itu daripada mereka lalu mengendalikan bisnis lagi dari penjara," sambung Komariah yang saat menjadi hakim agung juga memvonis mati lebih dari 4 orang di kasus narkoba.

Terkait adanya usulan agar eksekusi mati 64 gembong narkoba dipublikasikan untuk menimbulkan efek jera, Komariah tidak setuju. Menurutnya hal itu bertentangan dengan undang-undang.

"Itu nggak boleh pelaksanaan eksekusi mati dipublikasikan, kecuali ISIS. Itu menurut undang-undang. Prosedurnya sesuai undang-undang tidak boleh dipublikasikan," imbuh profesor emiritus ilmu hukum pidana itu.

Pernyataan Komariah itu senada dengan Ketua Umum Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat) Henry Yosodiningrat. Politisi PDIP ini meminta para terpidana mati gembong narkoba segera dieksekusi karena banyak yang mengendalikan bisnis dari dalam penjara.

"Saya khawatir, sudah banyak terbukti sindikat yang sudah divonis, tapi tidak dieksekusi-eksekusi, malah mengendalikan bisnis narkoba dari dalam penjara," imbuh Henry yang juga anggota DPR RI periode 2014-2019 ini.

http://news.detik.com/read/2014/12/1...narkoba-di-bui